Baca tanpa iklan
Dalam sebuah kesempatan, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng) Bambang Wuryanto memunculkan istilah bukan banteng, tetapi celeng bagi kader PDIP yang mendeklarasikan capres.
”Adagium di PDIP itu, yang di luar barisan bukan banteng. Itu namanya celeng. Jadi, apapun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng,” ujar Bambang Pacul.
Baca juga: Politisi PDIP Tertawai Anies Baswedan Soal Formula E: Katanya Berkapasitas Besar, Kok Hanya Segini?
Albertus yang juga Ketua DPC SGI (Seknas Ganjar Indonesia) menyoroti sejumlah survei yang memperlihatkan elektabilitas tinggi Ganjar Pranowo.
“Belum (memberi masukan ke PDI-P). Jadi kita masih mengorganisasi diri untuk pewacanaan bersama-sama dengan teman-teman relawan Ganjar yang lain,” ujar Albertus.
Sebagai kader PDIP, ia mengaku akan mengikuti apapun keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDIP.
“Kalau saya secara pribadi, iya (menerima apapun keputusan Ketua Umum). Tapi, teman-teman ini kan bukan hanya orang PDI Perjuangan. Ada banyak komponen masyarakat yang bersama saya,” ucap Albertus.
Ia mengatakan, Seknas Ganjar Indonesia di Purworejo berasal dari berbagai kalangan, mulai advokat, pedagang, seniman, tokoh rohaniwan, anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga relawan Jokowi.
“Sebagai orang Purworejo ingin mendukung orang baik dari Purworejo untuk menjadi capres 2024,” tandas Albertus.
MEGAWATI Larang Kader Bicara Pilpres 2024
SAAT INI, seluruh Kader PDIP diperintahkan untuk tidak berbicara tentang isu Capres 2024 termasuk memberikan tanggapan.
Sanksi akan diberikan jika ditemukan ada kades yang melanggar instruksi tersebut.
Instruksi larangan kader berbicara bursa calon presiden dan wakil presiden 2024 disampaikan secara tertulis oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Megawati secara tegas mengancam akan menjatuhkan sanksi jikalau ada kader PDIP melanggar perintahnya tersebut.
Perintah Megawati itu tertuang dalam Instruksi Nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 perihal penegasan komunikasi politik.
Baca juga: PDIP Temukan Fakta, Anies Baswedan Punya Surat Sakti Terkait Penyelenggaraan Formula E, Simak ini
Instruksi yang ditandatangani Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus 2021 itu ditujukan kepada DPP, anggota DPR RI, DPD hingga DPC PDIP se-Indonesia.