Baca tanpa iklan
Mulai Muncul Wacana Jokowi Cawapres 2024, Dampingi Prabowo Subianto
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Setelah wacana Presiden tiga periode, yang tujuanya untuk mengakomodir Presiden Joko Widodo, kini muncul lagi wacana agar Jokowi maju cawapres 2024, mendampingi rival pada tahun 2019, Prabowo Subianto.
Wacana itu dimunculkan sejumlah orang yang menamakan diri Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi.
Mereka mendeklarasikan dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024.
Mereka menilai kepemimpinan Jokowi pada periode kedua telah memberikan kemajuan bagi Indonesia dan ingin Jokowi-Prabowo melanjutkan kerja-kerja mereka lewat Kabinet Indonesia Maju Jilid II di 2024.
"Kami dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi mendorong Bapak Prabowo Subianto, calon presiden, dan Bapak Joko Widodo, calon wakil presiden (cawapres), sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024," kata Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, Gisel Italiane, dalam keterangan tertulis, Sabtu 15 Januari 2022.
Para relawan berpendapat Jokowi telah berhasil mengonsolidasikan kekuatan dengan merekrut Prabowo di pemerintahan periode kedua. Mereka menilai langkah itu menciptakan stabilitas politik, baik dalam pemerintahan maupun parlemen.
Sekber Prabowo-Jokowo menyampaikan pencalonan Prabowo-Jokowi perlu dilakukan untuk melanjutkan pembangunan Indonesia. Mereka berkata pemulihan perekonomian pascapandemi perlu terus dikawal.
Baca juga: Relawan Jokowi Galang Dukungan Untuk Ganjar Pranowo, Mazdjo Pray: Saatnya Ganjar Jadi Presiden, Lho?
Selain itu, para relawan menyebut ada sejumlah proyek strategis yang perlu kesinambungan pemerintahan. Salah satunya proyek pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara.
"Dalam rangka melanjutkan kesinambungan kerja dan pembangunan nasional menuju Indonesia maju," ucap Gisel.
Sebelumnya, deklarasi serupa pernah dilakukan oleh relawan bernama Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 DKI Jakarta. Pada 23 Oktober 2021, mereka mendukung Jokowi-Prabowo maju pada 2024 untuk menekan polarisasi politik.
"Selama ini kita tahu di Pilpres 2014, Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 kemarin (ada polarisasi). Apabila hal seperti itu terulang lagi di 2024, eskalasinya semakin besar akan semakin keras dan meluas dan sulit dikendalikan," ucap Ketua Komunitas Jokpro 2024, Baron Danardono Wibowo.
Ketentuan soal pemilihan presiden-wakil presiden sendiri diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan"
Selain itu, Pasal 169 huruf n UU Pemilu menyebut salah satu syarat capres dan cawapres adalah "belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."
Ada sejumlah pihak yang menafsirkan berbeda ketentuan tersebut. Salah satunya, presiden yang sudah pernah menjabat dua periode tak bisa kembali mencalonkan diri meski untuk jabatan wapres.
Jokowi Tiga Periode
Sebelumnya, Penasihat Relawan Joko Widodo-Prabowo Subianto (Jokpro) untuk 2024 Muhammad Qodari tak mau ambil pusing terkait penolakan sejumlah partai politik, termasuk PDI Perjuangan soal wacana presiden tiga periode.
Menurutnya, saat ini relawan ingin terlebih dahulu fokus menggalang dukungan dari masyarakat, untuk merealisasikan usulannya. Ia meyakini parpol akan mengikuti jika rakyat sudah berkehendak.
"Kita bicara sama rakyat. Nanti kalau rakyat sudah mendukung, partai pasti ikut. Politician go where the voters are," kata Qodari lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Senin 21 Juni 2021.
"Jadi, kenapa Jokpro konsentrasi ke masyarakat, karena dalam demokrasi ya, parpol mendengarkan masyarakat. Jadi kami konsentrasi kepada masyarakat," imbuhnya.
Pernyataan Qodari juga merujuk pada hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang dirilis 20 Juni, yang menyatakan 66 persen pemilih PDI-P setuju Jokowi kembali maju di periode ketiga.
Baca juga: Jokowi Targetkan Bangun 57 Bendungan Sebelum Pensiun Tahun 2024
Ia mengingatkan PDIP mesti mempertimbangkan hasil survei tersebut agar tak ditinggalkan oleh pemilihnya.
"Peluang itu sangat besar, terutama kalau melihat survei SMRC, 66 persen pemilih PDIP, mendukung Jokowi tiga periode. PDI harus melihat aspirasi pendukungnya, kalau tidak akan ditinggalkan oleh pemilihnya," kata Qodari.
Meski begitu, dalam survei yang sama, publik tidak setuju presiden Jokowi kembali menjadi capres untuk ketiga kalinya (52.9 persen). Yang setuju jumlahnya lebih sedikit, yakni 40.2 persen, dan yang tidak menjawab 6.9 persen.
Sejumlah partai diketahui telah menyatakan penolakan terhadap usulan Jokowi-Prabowo maju di Pilpres 2024. PDIP misalnya, menilai usulan kembali mencalonkan Jokowi akan mengubah UUD dan hal itu bertentangan dengan sikap partai.
Penolakan juga disampaikan Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, khawatir wacana itu justru menjadi serangan politik bagi Jokowi.
"Pak Jokowi sendiri sudah katakan tidak berkenan [tiga periode], saya khawatir wacana itu malah menjadi bahan serangan politik kepada beliau," kata politikus yang akrab disapa Habib itu kepada CNNIndonesia.com, Senin 21 Juni 2021.
Sumber: cnnindonesia.com