Berita NTT

Pemprov NTT Belum Ketahui PP Soal PNS 'Nakal'

Editor: Kanis Jehola
Sekretaris daerah Pemprov NTT, Benediktus Poli Maing

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Pemerintah Provinsi NTT ( Pemprov NTT) belum mengetahui aturan terbaru terkait dengan peraturan pemerintah (PP) tentang pegawai negeri sipil ( PNS) 'nakal'. Aturan ini diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021. Ketentuanya tertuang dalam PP Nomor 94 Tahun 2021.

Lebih lanjut, PP tersebut mengatur kewajiban dan hal yang dilarang dilakukan oleh PNS, termasuk hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar.

Sekretaris daerah (sekda) NTT, Benediktus Polo Maing, Selasa 14 September 2021, mengatakan, dirinya belum mendapat informasi tentang aturan baru itu.

Dalam aturan sebelumnya telah diatur tentang kewajiban dan hak dari PNS. Namun, menurut Benediktus, dalam aturan terbaru ini ia belum mendapat detailnya. Dia berjanji untuk mengecek hal ini dan memberikan keterangan lebih lanjut.

Baca juga: Pemprov NTT Gandeng Pemkab Kupang Gelar Kegiatan SP4N-Lapor

"Atauran yang lama itu ada aturannya. Kalau yang terbaru tentu ada subtansinya juga baru, bantu saya cek," katanya.

Terdapat 17 hal yang akan menjadi kewajiban PNS, salah satunya masuk kerja dan menaati jam kerja. Misalnya, dalam pasal 2 PP nomor 94 tahun 2021 yang bebunyi PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Dalam aturan ini, PNS yang tidak patuh dapat dikenai hukuman disiplin hingga pemberhentian. Hal ini tertuang dalam
Pasal 11 Ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 yang berbunyi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.

Baca juga: Presiden Jokowi Keluarkan PP Disiplin PNS, Bupati Malaka Sebut Perlu Dicermati Dulu

Selain itu, aparatur sipil negara yang tak masuk kerja tanpa alasan sah secara terus menerus selama 10 hari kerja juga bakal diberhentikan dengan hormat dan pembayaran gajinya diberhentikan sejak bulan berikutnya.

Lebih lanjut, sanksi berat pun dijatuhi hingga diturunkannya jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Hukuman ini diberikan pada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21-24 hari kerja dalam 1 tahun.

Ada juga, pembebasan sebagai jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25-27 hari kerja dalam 1 tahun.

Sementara bagi pelanggaran berkategori sedang, ketentuan dalam PP terbaru ini dikenakan sanski pemotongan tunjangan bagi PNS nakal. (*)