DPRD Kota Kupang Bakal Tambah Dana untuk Progam Kesehatan di RSUD SK Lerik

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - DPRD Kota Kupang bakal menambah dana untuk mendukung program kesehatan yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang di RSUD SK Lerik. 

Saat ini, Pemkot Kupang menyiapkan anggaran Rp 3 miliar di RSUD SK Lerik, yang digunakan bagi siapapun saat dalam kondisi darurat. Sebab, selama ini urusan administrasi kerap menjadi masalah penanganan pasien. 

Ketua DPRD Kota Kupang Richard Odja mengatakan, program sektor kesehatan menjadi perhatian penting dewan. DPRD tetap memberikan dukungan pada aspek ini. 

"Bagus. Itu langkah-langkah yang baik karena Pak Wali dan Ibu Wakil untuk memberikan arah, postur anggaran itu ke kesehatan. Ternyata itu bantuan langsung ke masyarakat, yaitu dana darurat," ujarnya, Kamis, (14/8/2025) di Hotel Harper Kupang. 

Politikus Gerindra itu mengatakan, anggaran itu harus digunakan sesuai peruntukannya yakni bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan begitu, dana tersebut dimanfaatkan berdasarkan kesesuaiannya. 

Namun demikian, Richard mengingatkan agar persyaratan untuk memeroleh bantuan itu bisa lebih longgar lagi. Sehingga, para penerima manfaat juga tidak merasa kesulitan ketika menggunakannya. 

Bila memungkinkan, program ini akan mendapat tambahan anggaran. Evaluasi bersama Pemerintah dan DPRD menjadi cerminan untuk melanjutkan program tersebut. 

"Kita berkomitmen untuk melanjutkan. Anggaran ini kita ketuk di 2024. Kedepan ada peluang penambahan," katanya. 

Richard menyebut, 100 hari kerja Chris - Serena sudah terlaksana dengan baik. Ia meminta fokus selanjutnya adalah sisa masa kepemimpinan kedua pemimpin di Kota Kupang itu. 

"Kita berharap lima tahun kedepan berjalan baik. Seluruh program untuk masyarakat menyentuh masyarakat. Kami DPRD mendukung, tanpa mengurangi esensi pengawasan," katanya.

Baca juga: Wali Kota Kupang Serahkan Bantuan Perlengkapan Olahraga kepada PWI NTT

Anggota DPRD Kota Kupang Jemari Yoseph Dogon menyebut kepemimpinan para Kepala Daerah bermuara pada kepentingan masyarakat umum. 

Meski begitu, politikus Golkar itu mengatakan, penilaian terhadap Kepala Daerah tergantung pada masyarakat itu sendiri. Termasuk di Kota Kupang. 

"Kepala daerah pasti taulah. Intinya rakyat tidak bisa lagi dibohongi. Karena rakyat yang ikuti betul. Jangan sampai rakyat mengatakan ini tidak benar, Itu intinya," katanya. 

Dia mengingatkan Pemerintah Kota Kupang untuk membenahi berbagai kekurangan yang ada. Salah satunya penerangan dan perbaikan jalan-jalan dalam Kelurahan. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS