Breaking News:

Berita Malaka

Presiden Jokowi Keluarkan PP Disiplin PNS, Bupati Malaka Sebut Perlu Dicermati Dulu

Presiden Jokowi Keluarkan PP Disiplin PNS, Bupati Malaka Sebut Perlu Dicermati Dulu

Penulis: Edy Hayong | Editor: Kanis Jehola
pk/edy hayong
Bupati Malaka, Simon Nahak 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM, BETUN - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ( Jokowi) berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin PNS pengganti PP 2010.

Terhadap penerbitan PP yang baru nanti, Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H,MH menegaskan belum bisa berkomentar banyak. Pasalnya, selain belum membaca secara lengkap PP tersebut juga perlu dicermati dulu konsiderans subtansinya.

Bupati Malaka, Simon Nahak kepada Pos-Kupang di ruang kerjanya, Rabu 15 September 2021 mengatakan, secara pribadi dirinya belum mengetahui secara lengkap isi dari PP Disiplin PNS pengganti PP 2010.

Pasalnya, kata Simon, untuk menerapkan PP baru tentu harus dilihat dahulu seperti apa turunannya yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Kosinderans substansinya harus dicermati dulu.

Baca juga: Bupati Malaka dan Kepala LPMP NTT Bahas Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak

" Bicara tentang ketentuan aturan perundangan-undangan PP ada norma yang namanya clear artinya tidak ada maslaah. Ada yang namanya norma kabur karena ada penafsiran berganda," jelas Simon.

Menurutnya, dalam lingkup pemerintahan daerah yang namanya PNS wajib taat pada pimpinan karena diatur dalam Undang-Undang kepegawaian.

Ketika seorang PNS melakukan melanggar tidak bisa diberhentikan begitu saja karena ada tahapannya seperti peringatan maksimal tiga kali untuk yang bersangkutan memberikan klarifikasi.

"Jika kita dengan sewenang-wenang memecat seorang PNS bisa-bisa berhadapan yang namanya HAM karena ada hak membela diri. Jadi menurut saya harus dilihat dulu dan dicermati secara serius," katanya.

Dalam menindak seorang PNS, lanjut Simon, ada yang namanya pertimbangan sosiologis dan psikologis. Apakah PP baru nanti ada sinkronisasi atau tidak sehingga perlu dicermati kembali.

Baca juga: Bupati Malaka Dukung Program MCP Dalam Rangka Pencegahan Korupsi

"Jakarta tidak bisa lihat secara umum penerapan PP itu. Harus mempertimbangkan wilayah karena daerah Malaka akan beda dengan Papua atau Sumatera. Makanya banyak aspek yang jadi pertimbangan seperti HAM dan UU lain untuk memberikan sanksi kepada PNS," pungkas Simon.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi akan mengeluarkan PP Disiplin PNS dimana para PNS yang bolos 10 hari berturut-turut tanpa kejelasan bisa diberhentikan.

Selain itu, PNS dalam 1 tahun tidak bekerja selama 28 hari (akumulatif) tanpa alasan yang jelas bisa diberhentikan. PP ini lebih tegas dibanding PP 2010 yang sanksinya berupa penundaan kenaikan gaji dan lain-lain.(*)

Baca Berita Malaka Lainnya

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved