Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTT ( Kadis PPPA NTT), drg. Iin Andriani, M.Kes mengapresiasi sorotan Forum Anak NTT terkait permasalahan pendidikan di masa pandemi Covid-19.
"Sangat luar biasa dapat menganalisis masalah di sekitar, bisa jadi kepala Bappeda suatu hari nanti. Luar biasa, kami harus belajar, ternyata hal-hal sekitar dia (Anak-anak) bisa belajar dengan cermat," katanya.
drg. Iin Andriani, M.Kes dalam kesempatan itu merespon dengan baik semua masalah dan rekomendasi dari 17 anak yang berpartisipasi.
Menurutnya, tidak hanya anak-anak yang mengalami kesulitan, akan tetapi orang tua anak pun mengalami kesulitan, bahkan hingga stres.
Baca juga: Jalan Panjang Upaya Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan
"Ini bencana yang sungguh luar biasa, dalam keadaan yang begitu berat, kita harus saling mengerti dan memahami satu sama lain, pasti mama papa mengerti kondisi karena orang tua juga stres, sama-sama stres. Oleh sebab ini pandemi ini kita pahami sebagai pembelajaran bersama," ungkapnya.
drg. Iin Andriani, M.Kes menegaskan, kebijakan pemerintah terkait problematika pendidikan seperti menerapkan sekolah online tidak merata di semua daerah.
Hal tersebut dilakukan karena penyebaran pandemi Covid-19 masing-masing daerah yang berbeda, sekaligus untuk menemukan formulasi yang tepat untuk pembelajaran di tengah pandemi Covid-19.
"Tentunya kebijakan pemerintah tidak total, misalnya semua anak harus online, tidak bisa begitu. Pasti pemerintah akan membagi dalam zona-zona, karena kalau semua online masalah nantinya seperti tadi. Ini lagi dianalisis dan dikaji dan meneliti dan membuat kebijakan oleh pemerintah karena ini hal baru bagi kita semua," ujarnya.
Baca juga: Masih di Bawah Umur Muncikari Prostitusi di Tebet Dijerat dengan UU Perlindungan Anak
"Kemungkinan akan dibuat kebijakan dengan berbagai cara, karena jika semua online, daerah yang blank spot, daerah yang tidak memiliki sinyal kemudian di sana tidak ada Covid-19, mengapa harus online. Jadi zonasi akan dibuat untuk meminimalisir masalah, contohnya ada kombinasi antara sekolah offline dan online kemudian sistem shift dan silang hari," jelasnya.
Menurutnya, masukan yang disampaikan anak-anak tersebut merupakan rekomendasi yang harus dikaji oleh pemerintah.
"Kita semua sementara mencari jalan keluar, masukan yang disampaikan sangat luar biasa dan akan menambah data masukan dan pikiran bagi pemerintah," katanya. (ii)