Kontribusi stunting tertinggi di Provinsi NTT dari wilayah Timor dan Rote
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda, Johny E. Ataupah mengatakan, angka stunting tertinggi dikontribusikan oleh wilayah Timor dan Rote.
"Kontribusi wilayah Timor dan Rote cukup tinggi terhadap stunting, sebesar 47.8 persen kasus stunting di NTT. Flores sekitar 28 persen, Sumba 23 persen," katanya pada Selasa (04/05/2021).
Hal tersebut berkaitan dengan kondisi daerah NTT yang 13 kabupatennya masih dalam kategori tertinggal.
Baca juga: Dinas Pertanian dan Pangan Sumba Timur Siapkan Lahan Budidaya Jagung Pasca Bencana
Baca juga: JADWAL MotoGP Prancis 2021, Marc Marquez Berharap Masih Bisa Tampil di Sirkuit Le Mans, Ada Apa?
"NTT ini 22 Kabupaten/ Kota tetapi kita punya baru 9 Kabupaten / Kota yang masuk kategori tidak tertinggal, terentas dari kategori tertinggal," ujarnya.
Permasalahan daerah yang menyebabkan hal ini dibagi dalam beberapa kategori antara lain ; pertama, tingkat kerawanan pangan.
Dua tahun terakhir tidak ada pembicaraan lagi mengenai kerawanan pangan karena yang dibicarakan sekarang ini hanyalah Covid dan Seroja tetapi dua tahun yang lalu, kerawanan pangan selalu menjadi isu di NTT karena berkaitan erat dengan asupan gizi.
Baca juga: Menko PMK Didampingi Mensos Monitoring dan Serahkan Bantuan Bagi Para Korban Bencana di NTT
Baca juga: Pemprov NTT Buka Posko Pengaduan THR SPSI Kawal Pengusaha Bayar THR
Yang kedua, tingkat kerentanan bahaya bencana. Dengan terjadinya badai seroja, akhirnya diketahui bahwa banyak penduduk NTT yang pemukimannya tidak memperhatikan kondisi bencana. Rumah - rumah yang dibangun tidak memperhatikan aspek bencana dan lain sebagainya.
Yang ketiga, rendahnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan di NTT.
" Khusus tenaga kesehatan, dalam Musrembang Provinsi kali ini maupun Musrembang Nasional, kita usulkan untuk ada dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk pencapaian target - target akreditasi rumah sakit tentu ada tenaga kesehatannya," kata Johny.
"Di kota mungkin tidak terlalu bermasalah tetapi di Desa, di Kabupaten, Kecamatan, puskesmas, itu menjadi titik central," lanjutnya.
Yang keempat, kapasitas masyarakat. Masyarakat semestinya menjadi yang utama dan mesti terlibat dalam setiap upaya mengatasi persoalan di kehidupan.
Persentasi kemiskinan, jika diperhatikan, juga tinggi secara jumlah dan persentasi.
Dikatakan Johny, dalam perumusan kebijakannya bukan sekedar melihat presentase tetapi juga melihat angka absolut dan sudah ditetapkan kabupaten - kabupaten utama yang perlu mendapat prioritas.
"Manggarai, Sumba, TTS itu berkontribusi 47 persen terhadap kemiskinan di NTT. TTS sendiri 11 persen," ungkapnya.