Baca tanpa iklan
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, drg Iin Andriani mengatakan, pihaknya berkomitmen dalam upaya penanganan stunting di NTT.
Menurutnya, stunting merupakan persoalan yang harus ditangani bersama secara komprehensif dari berbagai sektor karena indikator stunting lebih dari 70 persen berdada di luar kesehatan.
Anak yang stunting kata dia, ditentukan oleh keluarga, tidak hanya ibunya semata. Karena itu, sebagai "pabrik" maka keluarga diharapkan dapat didorong untuk memiliki ketahanan yang kuat dalam berbagai aspek, dari fisik, ekonomi, kesehatan dan sosial.
"Kita mendorong penguatan ketahanan keluarga, bisa secara fisik, ekonomi sosial dan sebagainya. Ketahanan keluarga menjadi penting, termasuk menjamin hak perempuan dan hak anak, karena anak juga berhak untuk lahir tidak stunting," kata Andriani.
Ia menegaskan, ibu harus dijaga baik secara fisik maupun mental baik selama masa kehamilan maupun setelahnya.
"Kita programkan dan mencoba bangun jejaring agar anak mendapat haknya, ibu mendapat haknya. Saat ini kita sedang programkan anak NTT harus punya akte, jadi kalau status jelas maka bantuan pemerintah bisa diakses secara cepat dan tepat," katanya. (ryan nong)