Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM - PEMERINTAH Provinsi NTT ( Pemprov NTT) melakukan langkah komprehensif integral untuk mewujudkan NTT Zero Stunting. Saat ini NTT masih menjadi provinsi dengan angka stunting tinggi, yakni mencapai 24,2 persen.
Wakil Gubernur NTT ( Wagub NTT) Josef Nae Soi optimismistis dapat menekan bahkan menciptakan NTT bebas stunting. Menurutnya, ada banyak sumberdaya dan instrumen yang dapat mempercepat pemprov mewujudkan NTT zero stunting.
Pertama, pemanfaatan kelor yang dapat menjadi sumber nutrisi utama untuk mencegah stunting.
Baca juga: Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng: Wajar Jokowi Berkomunikasi dengan AHY
"Kenapa kami mengatakan bahwa kami optimis bisa menekan hingga zero stunting? Karena kami punya kelor," ucap Wagub Josef usai menjadi pembicara dalam Webinar Nasional dengan tema NTT Menuju Zero Stunting, Impian atau Kenyataan? yang berlangsung melalui zoom dari Ruang Rapat Gubernur NTT, Senin (15/3/2021) pagi.
Kegiatan itu terselenggara atas kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Indonesia dengan Pemprov NTT.
Baca juga: Marchvelouz Deal Primadona Baru dari Aston Kupang Hotel
Selain kelor, Wagub Josef menyebut ternak sapi dalam program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) dapat memberi kontribusi untuk menekan angka stunting.
Dengan berhasilnya program TJPS, lanjut Wagubh Josef, maka keluarga dapat memanfaatkan susu sapi sebagai minuman yang menyehatkan. "Selain tanam kelor, kedua tanam jagung panen sapi, supaya sapi itu bisa kita peras susunya dan bisa minum," ujarnya.
Wagub Josef mengatakan, saat ini Pemprov NTT telah membentuk kelompok kerja (Pokja) percepatan penanganan stunting Provinsi NTT. Pokja tersebut mendata stunting setiap kabupaten untuk kerjasama dan kolaborasi serta sinergi melaksanakan program dan kegiatan menuju zero stunting.
"Ada pokja, ada data dimana kabupaten yang stuntingnya tinggi maka kita akan bekerja sama dengan kabupaten atau bupati untuk sama-sama melakukan kegiatan menuju zero stunting."
Pemprov bekerjasama dengan pemkot/pemkab melakukan intervensi terkait pendidikan pada ibu hamil agar dapat menjaga pola kehamilan yang sehat. Selain itu juga mengintervensi sanitasi berbasis masyarakat.
"Jadi kita akan lakukan tindakan komprehensif integral untuk menciptakan zero stunting. Tak hanya kelor tapi lingkungan dengan infrastruktur yang bagus dapat mengurangi masalah stunting," ujarnya.
Wagub Josef mencontohkan, Dinas PUPR akan melakukan dukungan sanitasi yang bersih dengan penyediaan air bersih, sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga akan mengintervensi dukungan nutrisi dan edukasi pada ibu hamil.
"Memang masalah stunting ini kita tahu bahwa kita paling tinggi, dalam bekerja sama dengan UKI, teman-teman (pimpinan SKPD) hadir semua, ini menandakan bahwa kami serius untuk mengurangi stunting sampai dengan zero stunting," imbuh Wagub Josef.
Menurutnya, persoalan stunting bermuara pada kemiskinan sehingga pemerintah berupaya untuk melakukan intervensi secara cepat dan tepat.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Lecky Frederich Koli mengatakan, pemprov melalui program kelornisasi telah menghasilkan 50 juta tanaman pohon kelor. Ia berharap kelor ikut menyumbang dalam upaya intervensi menciptakan zero stunting di NTT.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, drg Iin Andriani mengatakan, pihaknya berkomitmen dalam upaya penanganan stunting di NTT.
Menurutnya, stunting merupakan persoalan yang harus ditangani bersama secara komprehensif dari berbagai sektor karena indikator stunting lebih dari 70 persen berdada di luar kesehatan.
Anak yang stunting kata dia, ditentukan oleh keluarga, tidak hanya ibunya semata. Karena itu, sebagai "pabrik" maka keluarga diharapkan dapat didorong untuk memiliki ketahanan yang kuat dalam berbagai aspek, dari fisik, ekonomi, kesehatan dan sosial.
"Kita mendorong penguatan ketahanan keluarga, bisa secara fisik, ekonomi sosial dan sebagainya. Ketahanan keluarga menjadi penting, termasuk menjamin hak perempuan dan hak anak, karena anak juga berhak untuk lahir tidak stunting," kata Andriani.
Ia menegaskan, ibu harus dijaga baik secara fisik maupun mental baik selama masa kehamilan maupun setelahnya.
"Kita programkan dan mencoba bangun jejaring agar anak mendapat haknya, ibu mendapat haknya. Saat ini kita sedang programkan anak NTT harus punya akte, jadi kalau status jelas maka bantuan pemerintah bisa diakses secara cepat dan tepat," katanya. (ryan nong)