Baca tanpa iklan
Airlangga Hartarto Sebut Aktor Intelektual Sponsor Demo Tolak UU Cipta Kerja, Siapa?
POS-KUPANG.COM -Demonstrasi besar-bersaran menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja makin meluas.
Bahkan di beberapa daerah, aksi unjuk rasa berakhir ricuh.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara menanggapai aksi unjuk rasa yang semakin tidak terkendali.
Ketua umum Golkar itu menuding ada aktor intelektual di balik aksi unjuk rasa tola UU Cipta Kerja.
Airlangga bahkan mengaku sudah tahu sosok aktor intelektual yang sponsori Demo Tolak UU Cipta kerja.
Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh di berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi penolakan Undang-undang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).
Bahkan di sejumlah daerah unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja berakhir dengan ricuh, seperti yang terjadi di Bekasi.
• Hari Ini Anies Baswedan Ajak Gubernur Se-Indonesia, Bahas Aspirasi Masyarakat Tolak UU Cipta Kerja
Bentrok terjadi ketika mahasiswa melakukan long march dalam rangka menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Mereka memulai long march dari kampusnya di wilayah Jalan Inspeksi Kalimalang, Cibatu, Kecamatan Cikarang Pusat.
Saat hendak memasuki kawasan Jababeka, mereka dihadang aparat kepolisian sehingga terlibat bentrokan.
Dikutip dari Kompas.id, Menteri Koordinato Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menuding adanya sosok aktor intelektual yang memobilisasi unjuk rasa penolakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Perencanaan aksi unjuk rasa konon sudah disusun sebelum RUU disahkan.
”Sebenarnya pemerintah sudah tahu siapa aktor di balik demo itu. Jadi, kami tahu siapa yang menggerakkan, kami tahu siapa sponsornya, kami tahu siapa yang membiayainya,” ujar Airlangga dalam acara Squawk Box CNBC Indonesia, Kamis (8/10/2020) pagi.
• Luhut Binsar Pandjaitan Ungkap Fakta Ini: Pemerintah Tahu Siapa Penggerak Aksi Tolak UU Cipta Kerja
Namun, Airlangga tidak menjelaskan secara spesifik aktor intelektual penggerak unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja yang dimaksud.
Unjuk rasa terkait RUU Cipta Kerja meluas di beberapa wilayah Indonesia. Dari pantauan tim Kompas, unjuk rasa berlangsung di Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara (Kompas, Rabu 7/10/2020).
Selain oleh buruh, unjuk rasa diikuti mahasiswa. Demonstrasi di depan kantor DPRD Lampung berakhir ricuh.
Sejumlah mahasiswa terluka dan ditangkap polisi. Beberapa polisi juga terluka.
Di Palembang, Sumsel, polisi menangkap sekitar 170 orang yang diduga penyusup. Setelah diperiksa, beberapa orang di antaranya membawa senjata tajam dan beberapa bom molotov.
Aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU Cipta Kerja itu dilakukan mahasiswa dari sejumlah perwakilan universitas.
Menanggapi aksi unjuk rasa, Airlangga menyatakan, unjuk rasa sudah direncanakan sebelum RUU Cipta Kerja disetujui untuk disahkan menjadi UU oleh pemerintah dan DPR.
• VIRAL, Mahasiswi Cantik Orasi Pancasalah Saat Demo UU Cipta Kerja, Sosok Itu TERKUAK, Siapa?
Pemerintah mendapat bukti-bukti jadwal dan tanggal yang sudah terencana. Sebagian penggerak demo memang ditugaskan untuk membuat onar tanpa melihat substansi RUU.
”Tokoh-tokoh intelektual ini, saya lihat mempunyai dalam tanda kutip ego sektoral yang cukup besar karena para tokoh ini tidak ada di lapangan, tetapi di balik layar,” ujar Airlangga.
Masyarakat diimbau obyektif melihat persoalan RUU Cipta Kerja. Saat ini lebih dari 30 juta penduduk Indonesia membutuhkan lapangan kerja.
Data mereka terekam berdasarkan nama dan alamat dalam program Kartu Prakerja.
Di sisi lain, pasal dalam RUU juga paling banyak mengatur UMKM yang mencerminkan kehadiran negara.
Menurut Airlangga, pengesahan RUU Cipta Kerja oleh tujuh fraksi di DPR sudah merepresentasikan aspirasi masyarakat.
Terlebih, UU Cipta Kerja juga didukung empat federasi buruh besar yang cukup mewakili basis kluster ketenagakerjaan. Pemerintah tidak bisa berdiam hanya untuk mendengar penggerak aksi unjuk rasa.
Dalam Sidang Paripurna DPR, Senin (5/10/2020), RUU Cipta Kerja disetujui oleh 7 dari 9 fraksi di DPR. Dua fraksi yang menolak adalah Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
”Indonesia negara hukum. Jika ada pelanggaran (oleh auktor intelektualis), pemerintah akan mengambil langkah tegas melalui aparat hukum,” kata Airlangga.
Sebelumnya, berbagai pihak mendesak pemerintah tidak terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja.
Masih banyak substansi UU yang masih menciptakan pro dan kontra. Fokus utama saat ini seharusnya penanganan Covid-19 bukan reformasi jangka panjang.
Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, berpendapat, pemerintah sudah diingatkan agar tidak membuat kebijakan yang berpotensi mengganggu stabilitas domestik.
Di tengah ancaman resesi ekonomi, stabilitas domestik adalah kunci penting untuk tetap bertahan dalam tekanan ketidakpastian.(*)
Artikel ini telah terbit di Kompas.id dengan judul Airlangga: Unjuk Rasa Penolakan UU Cipta Kerja Dimobilisasi Aktor Intelektualis