Baca tanpa iklan
Andreas Hugo Pareira dan Wagub NTT Nae Soi Fasilitasi Masalah 17 ANS L2DIKTI
POS KUPANG. COM|KUPANG --Berita soal 17 Aparat Sipil Negara (ASN) L2DIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) XV wilayah NTT yang menganggur selama 7 bulan menarik perhatian Andreas Hugo Pareira (AHP) yang merupakan anggota Komisi X DPR yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga.
AHP langsung menelepo Wakil Gubernur NTT,Josef A Nae Soi menanyakan letak persoalan sebenarnya. Setelah menyampaikan permasalannya kepada AHP, wagub kemudian menyatakan keinginannya untuk bertemu dan berbicara langsung kepada Dirjen, maka AHP pun kemudian mengontak Dirjen DIKTI untuk meminta waktu menerima Wagub NTT untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Jumat ( 24/7/2020) Dirjen DIKTI, Prof Nizam ditemani oleh Sesdirjen dan Sekretari L2DIKTI menerima Wagub NTT, Josef Nae Soi dan Andreas Hugo Pareira di kantornya.
Dalam pertemuan tersebut Wagub dengan nada guyon namun dengan substansi yang serius menjelaskan kemarahannya karena Pemda sudah menyiapkan Gedung Kantor (sementara) juga 17 PNS yang sudah menjalankan seleksi sebagai persyaratan dari DIKTI untuk pembentukan sebuah L2DIKTI, namun itu tidak dimanfaatkan oleh Sekretaris L2DIKTI XV, Erlangga Masdiana yang baru ditugaskan untuk NTT.
Hal tersebut tentu saja menghambat langkah awal persiapan pembentukan lembaga baru tersebut dan fungsi pelayanan bagi dunia pendidikan tinggi swasta di NTT yang berjumlah sekitar 60-an.
• Indonesia Harus Merogoh Kocek Sekitar Rp 30 Triliun untuk Vaksin Covid-19, Ini Hitung-hitungannya
Mendengar penjelasan Wagub, Dirjen kemudian mempersilakan Sekretaris L2DIKTI XV untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi. Erlangga Masdiana kemudian menyampaikan beberapa perubahan peraturan di Kemdikbud menyangkut sistem kepegawaian dan tatacara rekrutmen pejabat eselon di lingkungan Kemdikbud.
Dalam rilis yang diterima Senin (27/7/2020), Wagub dan AHP kemudian meminta agar DIKTI dalam hal ini seharusnya bisa lebih fleksibel dan lebih mengedepankan fungsi pelayanan, mengingat apa yang sudah dilakukan oleh PEMDA NTT juga merupakan bagian dari persyaratan yang telah dibuat oleh DIKTI pada masa sebelumnya.
Jika saat ini sudah ada 17 PNS yang direkrut oleh PEMDA dan Gedung (sementara) yang sudah disiapkan oleh PEMDA NTT sebaiknya itu difungsikan terlebih dahulu sebagai bagian komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melayani masyarakat pendidikan tinggi.
AHP menekankan bahwa kehadiran sebuah L2DIKTI di NTT telah melalui sebuah proses perjuangan panjang, dan keberadaan L2DIKTi akan sangat membantu untuk lebih mendekatkan Dirjen DIKTI dalam fungsi pelayanannya kepada masyarakat pendidikan tinggi di NTT.
Selama ini semua pelayanan pendidikan tinggi di NTT harus ke L2DIKTI Bali yang membawahi tiga prov7insi Bali, NTB dan NTT. Dari segi jarak, biaya, waktu dan kecepatan pelayanan seringkali menjadi kendala bagi PTS di NTT karena harus ke Bali.
AHP menambahkan, dalam rapat pembahasan program dan anggaran antara Kemdikbud dan Komisi X DPR RI persoalan L2DIKTI untuk NTT sudah disepakati, sehingga seharusnya tidak ada kendala untuk 2020 mulai efektif berfungsi.
Dirjen DIKTI kemudian menanggapi untuk segera mempelajari dan mengefektifkan L2DIKTI XV wilayah NTT, sekaligus menyampaikan niatnya juga apabila situasi pandemi ini berakhir akan mengunjungi NTT sekaligus meresmikan L2DIKTI XV. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan makan malam dan foto bersama.(Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Gerardus Manyella)