Baca tanpa iklan
MenPAN-RB Kaji Pengurangan ASN Di Indonesia, Yang Tidak Produktif Dinonaktifkan, Terlibat Pilkada?
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyiapkan kebijakan untuk pengurangan aparatur sipil negara (ASN).
Pasalnya, selama pelaksanaan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) akibat pandemi virus corona atau Covid-19, banyak ASN yang tidak produktif.
Dikutip Kontan.co.id dari Kompas.com, Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo secara blak-blakan mengenai rencana pengurangan ASN yang tidak produktif.
"Perlu strategi untuk mengurangi yang tidak produktif ini secara bermartabat," kata Tjahjo kepada wartawan, Jumat (19/6/2020).
Minimnya produktivitas para pegawai negeri sipil (PNS) tersebut terlihat dari tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
• RAMALAN SHIO Anda, Minggu 21 Juni 2020, Ular Tak Bisa Ubah Masa Lalu, Monyet Berkubang Dalam Benci
• Intip Ramalan Zodiak Hari Ini, Minggu 21 Juni 2020, Pisces Lakukanlah Sesuatu! Gemini Dia Menantimu
• Terungkap! Kakek Sophia Latjuba Ternyata Bukan Orang Sembarangan di Indonesia, Ia Tokoh Berpengaruh
"Kelompok yang produktif dalam masa WFH ini menjadi overload (pekerjaannya). Mereka terpaksa mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh kelompok yang tidak produktif tadi," kata Tjahjo.
Tanpa merinci, Thahjo menyebut Indonesia kelebihan ASN yang tidak diperlukan.
Namun di sisi lain, Indonesia juga kekurangan ASN yang dibutuhkan.
Untuk itulah, Kementerian PAN-RB akan melakukan kajian secara mendalam tentang itu.
Ke depan, bagi ASN yang tidak produktif, bekerja tak bertanggung jawab, akan diambil langkah tersendiri.
Sanksi Bagi ASN Terlibat Pilkada
Sementara itu, dalam rangka mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, dan berintegritas, Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjalin kerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Bentuk kerja sama kemitraan strategis itu, dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak 2020.
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Ketua Bawaslu dan Ketua KASN pada hari Rabu 17 Juni 2020 di Kantor Pusat Bawaslu, dengan disaksikan oleh perwakilan dari KemenPAN-RB, Kemendagri, BKN, Stranas Pemberantasan Korupsi, dan pemangku kepentingan terkait dari instansi pemerintah lainnya.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, penguatan dan kolaborasi kerja sama ini atas tindak lanjut MoU (Memorandum of Understanding) kedua lembaga ini sangat penting untuk mengupayakan langkah-langkah antisipasi pencegahan potensi pelanggaran netralitas yang dilakukan kalangan ASN di daerahnya masing-masing yang menyelenggarakan pilkada.
"Kami sangat mengharapkan penguatan kerja sama ini akan lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan kedua lembaga sesuai dengan kewenangannya masing-masing," ujarnya, sesuai rilis tertulis diterima Tribun, Kamis (18/06/2020).
• Setiap Hari Pria Ini Selalu Bawa Bom, Ternyata Untuk Lawan Polisi dan Merampok, Begini Ceritanya
• Kemendikbud Kaji Penyederhanaan Kurikulum, Gabungkan Agama Dengan PPKn? Ini Kata Hamid Muhammad
• KABAR GEMBIRA! Mendikbud Nadiem Makarim Beri Keringanan Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa
Abhan mengungkapkan, kedua lembaga (KASN dan Bawaslu) memiliki kepentingan dalam menekan angka-angka pelanggaran netralitas ASN agar menghasilkan pilkada yang berkualitas.
Dia menegaskan, seluruh jajaran Bawaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota akan mendukung dan siap mengawasi dengan lebih tegas terkait netralitas ASN ini.
Sementara Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan, kerja sama ini sebagai penguatan pengawasan bersama dalam memperketat dan langkah antisipasi tren pelanggaran netralitas ASN.
"Kami terus memperketat dan mengantisipasi agar bisa mengurangi tren pelanggaran dalam masa penundaan Pilkada Serentak 2020 sampai dengan akhir tahun 2020 ini," tuturnya.
Adapun lingkup PKS yang akan dipergunakan sebagai pedoman pengawasan di lapangan adalah (a) Pertukaran data dan informasi; (b) Pencegahan; (c) Pengawasan; (d) Penindakan; dan (e) Monitoring tindak lanjut rekomendasi.
Khusus untuk pertukaran data dan informasi, KASN dan Bawaslu bersepakat untuk mengembangkan sistem aplikasi pengolahan data pengawasan yang terintegrasi dalam waktu dekat.
Hal tersebut untuk lebih meningkatkan akurasi dan validitas data tentang jumlah pelanggaran netralitas, kategori jenis pelanggaran, kategori jabatan ASN terlapor, jumlah rekomendasi dan tindak lanjutnya.
Dalam pengawasan netralitas ASN pada tahun 2020 ini (data sampai dengan 15 Juni 2020) jumlah pegawai ASN yang melakukan pelanggaran netralitas sebanyak 369 orang, dengan pelanggaran terbanyak sebesar 33 persen dilakukan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi di daerah.
• IPDN Buka 1.200 Formasi, Syaratnya Tidak Bertato Dan Tidak Pakai Kacamata! Selengkapnya Ada Di Sini!
• Ini Tips Buat Anda Agar Nyaman Saat Menyaksikan Gerhana Matahari Cincin, Besok, Minggu 21 Juni 2020
• Ketika Ayu Ting Ting Nangis Di Samping Ivan Gunawan: Gun, Tak Pernah Gue Sesayang Ini ke Orang Lain
Kategori pelanggaran yang banyak dilakukan adalah kampanye di media sosial, kegiatan yang berpihak ke calon kepala daerah, dan pemasangan baliho/spanduk.
Sedangkan 10 instansi daerah yang terbanyak melakukan pelanggaran adalah di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi NTB, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bulukamba, Kabupaten Banggai, Kemendikbud, Kota Makassar, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Muna.
Seluruh upaya yang dilakukan oleh KASN dan Bawaslu guna mewujudkan ASN yang netral, bebas intervensi politik, bebas konflik kepentingan, profesional, adil, dan tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Hal ini juga memerlukan dukungan dari para kepala daerah untuk bertindak objektif dan tidak berpihak dalam menghadapi kontestasi Pilkada di daerahnya masing-masing.
"Kami mengimbau para Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk tidak ragu memberikan sanksi kepada pegawai ASN yang terbukti melanggar netralitas," pungkas Ketua KASN.
Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul Awas Kebijakan Pengurangan PNS, Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo Tengah Susun Strategi Kurangi ASN, https://pontianak.tribunnews.com/2020/06/20/awas-kebijakan-pe ngurangan-pns-menteri-pan-rb-tjahjo-kumolo-tengah-susun-strat egi-kurangi-asn
Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul ASN Tak Netral di Pilkada 2020 Siap-Siap Terima Sanksi, https://pontianak.tribunnews.com/2020/06/18/asn-tak-netral-di-p ilkada-2020-siap-siap-terima-sanksi?page=2