Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM/LAUS MARKUS GOTI. Ade Manafe Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang di SMK 3 Kota Kupang, Sabtu (23/11/2019).
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sebanyak 1.923 Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kota Kupang dijadwalkan mengikuti ujian tertulis yang berlangsung di SMK 3 Kota Kupang, Sabtu (23/11/2019).
Selain ujian tertulis para PTT juga akan dibekali dengan latihan peraturan baris-berbaris yang diadakan selama kurang lebih 5 hari, mulai 25 hingga 29 November 2019 di Balai Wali Kota Kupang.
Berdasarkan data dari BKD Kota Kupang, 1.923 PTT tersebut terdiri dari 1.769 tenaga teknis, 95 tenaga medis, 7 tenaga guru dan 52 dokter.
• Ketua Umum IPSI NTT Beri Bonus Pesilat Peraih Medali Pra PON, Andre Koreh: Agar Tetap Tekun Berlatih
Pantauan POS-KUPANG.COM, para PTT tampak antusias mengikuti setiap rangkaian ujian, namun ada PTT yang tidak hadir mengikuti ujian dan banyak juga PTT yang hadir terlambat mengikuti ujian.
Ade Manafe, Kepala BKD Kota Kupang, diwawancarai POS-KUPANG.COM, di sela kesibukannya memantau ujian tersebut membenarkan bahwa ada PTT yang tidak hadir mengikuti ujian tertulis tersebut.
"Sejauh ini kita belum mengetahui berapa yang tidak hadir, nanti kita pantau absensinya dari sana baru kita bisa tahu berapa PTT yang tidak hadir," kata dia.
• Lihat 20 Pemain Barito Putera Siap Hancurkan Pertahanan Persib Bandung, Djanur Dapat 3 Pemain Timnas
Menurut Ade, pihaknya akan mengecek apa alasan para PTT yang tidak hadir mengikuti ujian. "Kita akan cek apakah memang sedang sakit atau tidak mau datang setelah itu baru kita tindak lanjut," jelasnya.
Ade katakan, untuk yang tidak hadir dengan alasan sakit atau cuti hamil akan diadakan tes susulan, tetapi yang tidak hadir tanpa keterangan atau tidak mau hadir, dikeluarkan.
Salah seorang PTT yang enggan menyebutkan namanya, kepada POS-KUPANG.COM, mengungkap ia cukup kesal dengan komentar-komentar negatif mengenai kinerja PTT.
Menurutnya, penilaian kepada PTT oleh masyarakat atau siapapun tidak boleh secara sepihak tanpa tahu data dan kinerja PTT.
"Prinsipnya kita mau kerja. Mungkin ada penilaian buruk soal PTT, tapi saya katakan, tidak semua PTT kinerjanya buruk, jadi jangan digeneralisir kalau semua PTT tidak disiplin dan lain. Kalau ada yang tidak disiplin atau kinerja buruk ada OPD terkait pasti, akan ditindaklanjuti," katanya.