Baca tanpa iklan
Walikota Risma Jelaskan Konteks pengelolaan sampah yang Berujung Komentar Anies Baswedan
POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Perkara pengelolaan sampah memang menjadi salah satu tugas pemerintah daerah. Tak main-main, anggaran miliaran hingga triliunan rupiah dikeluarkan hanya untuk menuntaskan sampah di perkotaan.
Persoalan pengelolaan sampah ini menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Puncaknya, saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengomentari wacana keterlibatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mengelola sampah Ibu Kota. Anies terkesan menolak pelibatan Risma.
• Bestari Minta Risma Bantu Masalah Sampah di DKI Jakarta, Begini Tanggapan Anies Baswedan
Menurut dia, persoalan sampah di Jakarta akan diurus oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI. Anies menyampaikan itu untuk menanggapi pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus yang menyebut, ingin memboyong Risma untuk menyelesaikan persoalan sampah Jakarta.
"Kita apresiasi pada perhatian dan lain-lain. Kemudian, biarlah Jakarta diurus oleh DPRD Jakarta, oleh Pemprov Jakarta. Jadi, Pak Bestari itu mungkin lagi siap-siap mau pensiun," ujar Anies di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).
Lebih lanjut, Anies malah menuduh Bestari sengaja ingin menyerang dirinya. Menurut Anies, pernyataan Bestari itu sebenarnya menceritakan soal pengelolaan sampah sebelum dia menjabat sebagai gubernur.
• Setelah Rumah Wartawan, Kantor PWI Aceh Tenggara Terbakar, Begini Penjelasan Kapolres
"Yang dikatakan Pak Bestari mungkin maksudnya mau nyerang gubernur sekarang, tapi malah justru nyerang gubernur-gubernur yang sebelumnya. Jadi, hati-hati tuh Pak Bestari," ujar Anies.
Berawal dari pertanyaan soal anggaran
Polemik soal pengelolaan sampah ini bermula saat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Senin (29/7/2019).
Bapemperda yang diwakili Bestari Barus, diterima langsung oleh Risma. Dalam pertemuan itu, Bestari menyebut anggaran pengelolaan sampah di Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun.
Menurut Bestari, saat itu Risma kaget mendengar nilai yang cukup besar. Sebab, Risma menyampaikan bahwa anggaran pengelolaan sampah di Surabaya hanya Rp 30 miliar.
Saat diwawancarai, Risma mengakui bahwa pembahasan diawali dengan pertanyaan seputar nilai anggaran pengelolaan sampah di Surabaya.
"Konteksnya begini, ditanya berapa biaya operasional? Nah kalau biaya operasional segitu," ujar Risma saat diwawancarai di Menara Kompas, Jakarta, Rabu.
Selanjutnya, menurut Risma, Bestari menanyakan, apakah anggaran di Surabaya itu termasuk biaya tipping fee, atau biaya kepada pengelola. Risma kemudian menjelaskan bahwa tipping fee diterapkan di Surabaya, karena pemerintah daerah melibatkan kontraktor yang sudah dikontrak selama 20 tahun.
"Karena kami enggak punya uang, kontrak dengan investor (kontraktor) itu 20 tahun. Nah, setiap tahun, kami membayar sesuai dengan jumlah sampah yang masuk ke TPA," kata Risma.