Baca tanpa iklan
Dan selama ini dari sertifikasi ISO dimaksud, pihaknya menemukan temuan minor, bukan temuan mayor.
Karel Karni Lando menjelaskan pentingnya penerapan ISO 37001:2016 dalam upaya pemberatasan suap dan korupsi ada organisasi pemerintah dan swasta. Menurut Karel, ISO 37001:2016 bukan untuk mencari kesalahan organisasi dalam bekerja ataupun menghukum oknum dalam organisasi dimaksud.
Namun lebih dari itu ISO 37001:2016 itu diterapkan untuk bisa mengarahkan setiap organisasi untuk mampu sejak awal menetapkan rencana kerja, bekerja sesuai target dan kontinyu melakukan evaluasi guna perbaikan organisasi, sehingga kedepannya indikasi-indikasi suap dan korupsi dalam organisasi dimaksud bisa diminimalisir.
Dengan penerapan ISO dimaksud maka individu dalam organisasi itu bisa bekerja dengan baik dan benar, terarah dan fokus dalam mengejar target dan tidak keluar dari rencana yang telah ditetapkan bersama.
Syafril menjelaskan, metode penerapan ISO 37001:2016 dan dampak yang bisa dirasakan organisasi dalam penerapan standar ISO dimaksud.
"Jika di jaman dulu itu Iso diibaratkan menulis yang akan kamu kerjakan, maka di jaman kini, ISO adalah menulis yang kamu rencanakan dan kerjakan. Dan jika rencana dan target itu tidak tercapai maka mesti ada evaluasi dan upaya untuk memperbaikinya," kata Syafril.
* Mulai dari Keluarga
Ansi D Rihi Dara, SH dari LBH Apik NTT, Juliana Ndolu, SH, MH dari akademisi, Taulasi dari SPAK NTT berharap agar pemerintah melibatkan kelompok perempuan dan anak dalam upaya pemberantasan suap dan korupsi.
Karena selama ini, perempuan dan anaklah yang menjadi korban dalam tindak pidana suap dan korupsi.
Menurut Ansi, upaya pemberantasan suap dan korupsi harus dimulai dari lingkungan keluarga, dimana pendidikan dalam keluarga dan mensinergikan dengan kerja perempuan untuk anti korupsi.
Integritas adalah kata kunci untuk menyatakan apa yang akan direncanakan dan dibuat sebagai modal dalam kerja anti suap dan korupsi.
Dan nilai kejujuran adalah nilai yang harus koresif dan kohesif melekat dalam diri seorang pemimpin antara apa yang pemimpin buat dan pemimpin katakan sehingga aparat ditingkat bawah meneladani hal itu.
Transparansi dalam perencanaan dan pertanggungjawaban sangat penting dalam membangun komitmen anti suap dan anti korupsi.
Pdt. SJ Daik, STh mengatakan, perlu dibentuk komunitas lintas sektor yang dapat mendukung gerakan anti suap dan anti korupsi dan pihak gereja siap mendukung gerakan anti suap dan anti korupsi yang dimulai dari keluarga dimaksud.
Sandro dari Bank NTT menggugah soal apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan suap dan korupsi. (*)