Dijelaskan, birokrasi pada level implementasi memang selalu memiliki karakter fragmentasi antar sektor dan cenderung memiliki semacam sikap bias pada pandangan dan kepentingan sektornya.
"Karena itu, jika situasi ini tidak terkelola akan menjadi penghambat visi dan misi kepala daerah terinstal di secara baik dalam struktur dan mekanisme birokrasi. Kondisi ini mungkin disadari oleh gubernur yang nampak pada tidak langsung menggunakan struktur dan mekanisme birokrasi untuk mulai bekerja dan mengimplementasikan visi dan misinya," jelas Laurensius.(*)