Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Yeni Rachamawati
POS KUPANG.COM, KUPANG - Bencana angin puting beliung yang terjadi di dua kelurahan di Kota Kupang ini memberikan perhatian beberapa pihak termasuk anggota DPRD kota Kupang.
Anggota Komisi IV, Theodora Ewalde Taek turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi para korban di Kelurahan Lasianan, Kecamatan Kelapa Lima kota Kupang ini.
Ia bertemu dengan warga RT 07/RW 02 atas nama Marselina Ndun, Kamis (8/3/2018).
Rumah Marselina hancur tertimpa pohon lontar. Miris memang ketika bencana yang tak diinginkan begitu datang begitu tiba-tiba membuat hati korban menangis.
Baca: Pemilik Kos Curigai Lima Orang Tak Dikenal Lalu Lapor Polisi, Barang Bawaan Mereka Mengejutkan
Apalagi Marselina hanya bekerja sebagai pemulung dan suaminya telah meninggal dunia tiga tahun yang lalu. Dewan meminta agar Wali Kota membantu masyarakat.
Berdasarkan pemantauan di RT 06 dan RT 07 kelurahan Lasiana ada rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
Kondisi ini, kata Ewalde, membutuhkan perhatian penuh dari pemerintah, karena dalam keadaan yang sesingkat ini warga menjadi kesulitan
Baca: Derita Petani Garam di Maumere, Sebulan Hasilkan Rp 200 Ribu
Ia mengucapkan terima kasih kepada BPBD kota Kupang yang sudah sigap dan tanggap datang ke lokasi untuk memberikan bantuan kebutuhan dasar.
Namun, ada evaluasi kepada BPBD bahwa kebutuhan dasar yang diberikan perlu dilihat jenis bencananya. Jangan semua dipaket menjadi kebutuhan dasar setiap bencana apapun.
"Karena ini sudah lebih dari delapan KK, saya sesalkan dengan ketidakhadiran Kepala Daerah untuk melihat langsung kondisi warganya.
Lebih membuat saya geram yang selama ini sudah disampaikan di pendapat fraksi gabungan dalam sidang beberapa waktu lalu, bahwa dalam suasana musim hujan dengan cuaca ekstrem harusnya kepala daerah tidak selalu meninggalkan kota ini. Pernyataan kami terbukti hari ini," tegasnya.
Baca: Pantau Perkebunan Tebu PT. MSM Sumba Timur, Ini yang Dilakukan Dirjen Perkebunan Kementan RI
Ia sangat menyayangkan ketika bencana menimpa masyarakat tetapi pejabat yang berwewenang untuk menentukan status bencana daerah atau nasional yakni Walikota, Wakil Walikota dan Sekda secara bersamaan tidak ada berada di tempat.