Baca tanpa iklan
"Sekarang di BPBD kehabisan dana, siapa yang harus merekomendasikan untuk menggunakan anggaran dan siapa menetapkan status?
Perjalanan dinas bisa dilakukan secara bergantian, sehingga pada saat seperti ini masyarakat seolah-olah tidak memiliki orangtua. Merasa seperti yatim piatu. Karena saat susah tidak didatangi kepala daerah," tukasnya.
Baca: Pasola Kurang Atraktif dan Kurang Heroik, Warga Meminta Pemkab Sumba Barat Lakukan Hal Ini
Ke depan, kata Ewalde, kiranya punya Pemerintah Kota mempunyai prediksi untuk terjadinya bencana.
"Berapa uang yang disiapkan, komisi tidak pernah memotong anggaran untuk penanggulangan bencana terkait tanggap darurat. Tapi yang dianggarkan begitu kecil hanya Rp 21 juta tahun 2018 dan itu pun sudah habis saat bencana terjadi di beberapa kelurahan," katanya. (*)
Follow & Like Us: