Opini: Masa Suram Demokrasi

Oleh: Lasarus Jehamat
Dosen Sosiologi FISIP Undana Kupang - Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM - Kita baru saja merayakan peringatan 80 tahun kemerdekaan. Bagi saya, tidak ada yang mengejutkan perayaan tujuh belasan kali ini. Yang ada hanyalah keheranan. 

Di tengah rakyat berjibaku naiknya harga bahan pokok, sulitnya mendapat lapangan pekerjaan, dan lain-lain, elite kekuasaan malah membuat narasi keberhasilan. 

Narasi seperti itu minimal dilihat dari isi Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto 15 Agustus 2025 lalu.

Baca juga: Jokowi Beri Dua Jempol untuk Prabowo

Dengan sangat optimis, presiden menyebut bahwa kabinet Merah Putih yang dipimpinnya berhasil mengeluarkan Indonesia dari berbagai masalah sosial. 

Ketersediaan pangan sampai Makan Bergizi Gratis (MBG). Semua disebut sukses. Soal salah manajemen tidak pernah disebut apalagi diakui.

Menurut saya, kita tidak bisa menyalahkah Presiden Prabowo. Beliau memang berkewajiban menarasikan keberhasilan. 

Presiden tidak mungkin mangangkat tema kegagalan dalam pidato kenegaraannya. 

Alih-alih membangunkan rakyat Indonesia dari tidur panjang kesulitan sosial ekonomi, pidato Presiden Prabowo justru meruntuhkan semangat masyarakat untuk bangkit berdiri.

Di kasus yang lain, masyarakat Kabupaten Pati Jawa Tengah berkeras hati menuntut pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. 

Tuntutan masyarakat berawal dari arogansi sang bupati dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pati yang naik 250 persen. 

Selain Kabupaten Pati, beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah melakukan hal yang sama. 

Hanya mungkin masyarakat di beberapa daerah tersebut masih mencari momen yang tepat untuk menuntut pemimpinnya.

Presiden memang tidak menyebut kenaikan pajak sebagai keberhasilan pemerintahan pada rezim yang dipimpinnya. 

Namun, banyaknya komentar miring sebagai tanggapan pidato presiden sulit untuk tidak menyebutkan sebagai representasi kekecewaan masyarakat atas praktik berbangsa dan bernegara.