Pemerintah Segera Luncurkan KUR Perumahan Rp 130 Triliun, Cek Waktunya

POS-KUPANG.COM - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan akan segera diluncurkan. Peluncuran KUR dengan nilai anggaran mencapai Rp130 triliun itu akan dilakukan Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Permukiman.

 Jakarta ditunjuk sebagai daerah pertama untuk melakukan sosialisasi program KUR Perumahan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Permukiman Maruar Sirait saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jumat (8/8/2025). 

“Ke depan, kita ada program bersama, yaitu KUR perumahan. Presiden Prabowo sudah memberikan sekitar Rp 130 triliun, untuk pertama kali Indonesia ada KUR. Dia (Prabowo) sudah minta pertama kali Pemda sosialisasi di Jakarta,” ucap Maruar dikutip dari Kompas, Senin (11/8/2025). 

Maruarar menjelaskan, program ini ditujukan untuk mendukung pelaku usaha seperti pengembang, kontraktor, dan penyedia jasa konstruksi agar lebih mudah membangun rumah subsidi dengan bunga pinjaman rendah.

Program ini melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perumahan dan Permukiman.

Sosialisasi dijadwalkan paling lambat dilakukan akhir Agustus 2025. Menurut Maruar, skema dan ketentuannya akan dijelaskan secara rinci dalam sosialisasi tersebut.

“Jadi kami tunggu waktunya, Pak Gub, supaya program itu juga bisa membuat melenting. Ya, membuat dari pengusaha kecil menjadi menengah, menengah jadi besar. Dengan dukungan subsidi bunga,” ungkap Maruar.

Meski KUR ini ditujukan kepada pelaku usaha, masyarakat tetap akan merasakan manfaatnya.

Baca juga: Kabar Baik, KUR Perumahan Rp 130 Triliun Segera Diluncurkan, Kapan? Ini Jawaban Maruarar Sirait

Dengan adanya bantuan permodalan bagi developer, diharapkan pembangunan rumah subsidi semakin masif dan terjangkau bagi warga berpenghasilan rendah. 

“Satu rumah subsidi itu bisa menyerap lima tenaga kerja. Kalau tahun ini dibangun 350 ribu rumah, itu berarti ada 1,6 juta orang yang bekerja. Belum lagi dampaknya ke warung, toko material, dan sektor lainnya,” jelas Maruar.

Sementara itu, Pramono menyambut baik program ini dan menyatakan kesiapan Pemprov DKI untuk mendukung pelaksanaannya.

Ia mengatakan, Pemprov DKI telah lebih dulu mempercepat proses perizinan bangunan lewat sistem Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang kini hanya memakan waktu sekitar 17 menit.

“Dalam pertemuan tadi, beliau menawarkan berbagai program yang tentunya sangat bermanfaat, berguna bagi Jakarta berkaitan dengan pemukiman, penataan kawasan kumuh, TOD, suku subsidi bunga, rumah subsidi, dan sebagainya. Kami sangat ingin memanfaatkan itu,” ucap Pramono. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS