Politisi Senior Golkar Ridwan Hisjam Dukung Munaslub

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mulai didukung kader partai berlambang pohon beringin.

Politikus senior Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, Munaslub dapat menjadi momentum pembenahan partai, terutama dalam mengembalikan kekuatan suara dari akar rumput yakni kader-kader di desa.

“Jadi kalau wacana Munaslub Partai Golkar, saya setuju saja. Tidak ada penolakan karena Partai Golkar itu partai yang terbuka dan kader-kader teritorial yang ada di desa-desa itu sangat menentukan sekali,” ujar Ridwan Hisjam, Rabu (6/8/2025).

Menurutnya kekuatan riil Golkar bukan berada di pusat tetapi pada kader-kader desa yang selama ini menjaga eksistensi partai di tingkat bawah. 

Ridwan Hisjam menyinggung pengalamannya saat menjadi Ketua Partai Golkar pada Pemilu 2004 bersama Akbar Tanjung.

Kala itu, kata dia, pembentukan kader teritorial desa menjadi kunci kekuatan partai. “Itulah suara sebenarnya Golkar itu, ada di desa-desa, bukan mereka yang ada di pusat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa di masa kepemimpinannya, kader desa diberi pelatihan kaderisasi, termasuk pelajaran menghitung kekuatan suara melalui metode kira-kira perkiraan keadaan (kirka). 

Evaluasi dilakukan rutin setiap tahun, bukan hanya menjelang pemilu.

“Sehingga kita bisa melihat suara Golkar itu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun itu di mana lemahnya, di mana sudah bagus,” katanya.

Namun, ia mengkritik kepengurusan pusat saat ini yang dinilainya terlalu sibuk dengan jabatan pribadi dan kurang memperhatikan pembinaan kader di daerah.

“Saya melihat saat ini pengurus partai, terutama yang di pusat itu asyik dengan jabatannya masing-masing. Dia tidak melihat perkembangan suara di desa-desa,” ucapnya.

Ia pun menyampaikan laporan dari kader di desa bahwa suara Partai Golkar mengalami penurunan signifikan, berdasarkan evaluasi terakhir pada bulan Juni lalu.

“Saya tanya bagaimana suara? Hancur, Pak. Karena opini yang dibangun di pusat maupun di masyarakat itu Golkar kehilangan jati dirinya sebagai partai terbuka, partai pembangunan, dan sebagainya,” katanya.

Syarat Munaslub Golkar

Meski mendukung Munaslub, Ridwan mengingatkan bahwa pelaksanaan Munaslub Golkar tidak bisa dilakukan sembarangan. 

Ia menjelaskan ada empat syarat AD/ART Partai Golkar yang bisa menjadi dasar digelarnya Munaslub.

“Pertama, apabila ketua umum melanggar AD/ART Partai Golkar. Kedua, kalau ketua umum terkena pidana atau terindikasi pidana. Ketiga, berhalangan tetap, misalnya meninggal dunia atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Keempat, mengundurkan diri. Kalau salah satu unsur ini terpenuhi dan daerah-daerah punya keinginan, maka Munaslub bisa digelar,” tandasnya.

Saat ini kursi Ketua Umum Golkar dijabat Bahlil Lahadalia sejak 21 Agustus 2024 lalu.

Munaslub di internal Golkar biasanya bertujuan untuk mengganti Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu.

Beberapa kali Golkar menyelenggarakan Munaslub, yang paling menonjol adalah untuk mengatasi dualisme kepemimpinan setelah Munas 2014, dan untuk memilih ketua umum baru setelah Setya Novanto mundur pada tahun 2017.

Ridwan Hisjam dikenal senior di Partai Golkar.

Dia pernah menjadi anggota DPR RI selama empat periode dari tahun 1997 hingga 2024.

Di daerah, dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur 2004–2009 periode 2004–2009.

Ridwan mewakili daerah pemilihan Jawa Timur V (Kota Malang, Kabupaten Malang (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu) saat menjadi anggota DPR.

Awal Mula Munculnya Kabar Munaslub Golkar

Sebelumnya beredar kabar mengenai Munaslub Partai Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat. 

Dalam sebuah pemberitaan di media arus utama, disebut bahwa Istana sudah merestui pergantian Bahlil Lahadalia dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Informasi yang tak memiliki sumber jelas itu bahkan menyebut restu disampaikan gamblang kepada Nusron Wahid, politikus Golkar yang juga 

Dalam pemberitaan itu, Nusron Wahid selaku Ketua DPP Partai Golkar cum Menteri ATR/Kepala BPN, dipanggil menghadap Hambalang dan Munaslub mengganti Bahlil dari kursi ketum Golkar dieksekusi tahun ini.

Bahlil sendiri resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI yang digelar pada 20-21 Agustus 2024.

Saat itu ia terpilih secara aklamasi menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur dari posisi ketua umum.

Di masa kepemimpinannya yang segera memasuki 1 tahun, Bahlil menegaskan bahwa partai berlambang beringin tegak lurus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Bahlil juga telah menegaskan Golkar bakal mendukung Prabowo hingga Pilpres 2029.

Respons Bahlil dan Nusron

Secara kompak oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Nusron Wahid, usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kalimantan Selatan, Minggu (3/8/2025). 

Keduanya menampik isu keretakan yang terjadi di tubuh partai berlambang pohon beringin, sekaligus membantah isu adanya munaslub. Bahlil menyatakan kabar tersebut tidak berdasar dan tidak punya sumber yang jelas.

“Inilah. Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya, piye toh (gimana sih),” kata Bahlil.

Pada kesempatan serupa, Nusron juga menegaskan tidak tahu menahu soal isu munaslub yang dikaitkan dengan dirinya.

Ia juga menegaskan tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana maupun di lingkup Partai Golkar yang membicarakan tentang munaslub.

“Pertama saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Yang kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang Munaslub,” jelas Nusron.

Kata Nusron, fokus utama pembahasan yang melibatkan dirinya dan kelompok kerja di Golkar adalah persoalan-persoalan strategis terkait kepentingan rakyat dan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bukan konflik internal partai.

“Topik kita hari ini adalah topik tentang pengentasan kemiskinan. Topik tentang bagaimana kita mewujudkan swasembada pangan, topik kita tentang swasembada energi, topik tentang hilirisasi, topik tentang bagaimana menyukseskan perumahan 3 juta untuk rakyat miskin. Tidak ada topik-topik seperti yang saudara sebutkan tadi. Jelas,” kata Nusron. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS