Opini: Suara dari Selatan, Denyut Baru Republik

Oleh: Pius Rengka
Warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM - Sudah waktunya kita menyudahi narasi lama tentang Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai provinsi miskin. 

Narasi ini, selain mengekalkan stigma dan inferioritas struktural, juga mematikan daya hidup kolektif. NTT bukan provinsi miskin. 

NTT adalah wilayah kaya, tetapi belum dikenali dan dikelola sebagai kekayaan. 

Lautnya terbentang luas dan dalam, tanahnya keras, tetapi menjanjikan, dan manusianya tahan banting. Bahkan rakyatnya telah biasa bertahan dalam derita panjang. 

Ada 45 destinasi wisata unggulan, sabana terbuka di Sumba, lereng pertanian di Flores, dan hamparan padang di Timor yang menanti keberanian dan inovasi agraria. 

Tiga pulau besar ini, Sumba, Timor, dan Flores, bukanlah halaman belakang republik, melainkan beranda selatan masa depan Indonesia.

Kini, dalam sebuah tikungan sejarah nasional, posisi NTT mulai bergeser dari pinggiran menjadi titik strategis republik. 

Bukan karena pergeseran kursi kekuasaan ke timur, bukan pula karena perubahan demografi politik, melainkan karena arah pandang ekonomi nasional mengalami pembaruan. 

Presiden Prabowo Subianto mencetuskan visi Poros Maritim Selatan, dan di dalamnya, NTT tak lagi sekadar angka statistik keterbelakangan, melainkan simpul geopolitik dan geoekonomi yang menentukan.

Mengacu pada kerangka teori Pierre Bourdieu (1972), inilah momentum ketika modal, baik itu modal ekonomi, modal simbolik, maupun modal sosial, dikonversi dan dipertarungkan dalam ruang strategis baru bernama “selatan Indonesia”. 

Selama ini NTT dianggap miskin modal ekonomi, padahal menyimpan kekayaan habitus ekologis dan modal simbolik berupa adat yang hidup, lanskap alam yang eksotik, serta nilai-nilai komunal yang tak terhitung dalam statistik PDRB (Bourdieu 1977). 

Ketika negara dan pasar mulai menoleh ke timur, muncul pertanyaan, siapa yang berhak menafsirkan dan mengelola kembali Sumba, Timor, dan Flores? 

Apakah elite nasional, para pemodal global, atau masyarakat adat yang selama ini menjaga tanahnya dengan jiwa dan doa?

Sesungguhnya, visi besar ini tak muncul mendadak. Pemerintahan Viktor Bungtilu Laiskodat (2018-2023) telah lebih dulu menanam benihnya.