PDIP NTT Siap Ikuti Perintah Ketum Dukung Pemerintah, Tapi Tetap Koreksi 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan kesiapannya mengikuti perintah dari Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk mendukung Pemerintah. 

Ketua Badan Kehormatan PDI Perjuangan NTT, Nelson Matara mengatakan, dalam Kongres di Bali, Megawati memberi arahan dan pesan politik. 

"Kita PDI Perjuangan mendukung program Pemerintah," kata Nelson, Minggu (3/8/2025). 

Dia mengatakan, instruksi ini wajib diikuti semua kader dan pengurus hingga level paling bawah. Perintah Megawati, kata dia, untuk mendukung program Pemerintah. Lepas dari itu, PDI Perjuangan tetap memberikan koreksi bila program tidak menyangkut kepentingan publik. 

Baca juga: Megawati Kembali jadi Ketua Umum PDIP, Hasto Belum Tentu Jabat Sekjen

"Perintah Ibu Ketua Umum, mendukung program Pemerintah. Tapi tidak berarti tidak kritisi. Yang tidak berpihak ke masyarakat perlu kita diskusikan," ujarnya. 

Anggota DPRD NTT itu menyebut agenda Kongres yang digelar di Bali adalah rangkaian dari Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung pada akhir Juli 2025.

Nelson berkata, agenda PDI Perjuangan, setelah Bimtek dilanjutkan dengan Kongres. Dia berdalih Bimtek ditujukan untuk para anggota DPRD dari PDI Perjuangan yang dilanjutkan dengan Kongres. 

"Ada satu yaitu Pak Andre Hugo Parera. Dia sebagai Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan," kata Nelson menjelaskan salah satu putra NTT yang masuk dalam kepengurusan DPP PDI Perjuangan. 

Nelson meminta seluruh kader PDI Perjuangan di NTT mengikuti penegasan dari Ketum Megawati Soekarnoputri. Ia tidak memberitahu arahan apalagi selama di Kongres maupun Bimtek. 

"Kita harus ikuti perintah Ibu Ketua Umum. Kita tegak lurus. Tingkat DPC dan DPD. Harus taat. Kami partai punya mekanisme, tidak taat ya...," katanya. 

Adapun Kongres ke-VI PDI Perjuangan digelar di Badung Bali 1-2 Agustus 2025. Selama dua hari agenda itu berlangsung penjagaan sekitar lokasi ketat. 

"HP selama dua hari nggak boleh dibawa masuk. Memang selalu ketat," kata seorang anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, dikutip TribunTimur.com

Para peserta yang mengikuti agenda tersebut dilarang membawa telepon genggam. Megawati terpilih dalam Kongres yang digelar bersamaan dengan bebasnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. 

Hasto kemudian menuju Bali setelah keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Hasto tiba di Bali pada Sabtu (2/8/2025). Tibanya di arena Kongres, Hasto menuju podium, tempat Megawati sedang berpidato. 

Megawati dan Hasto saling bersalaman. Megawati terlihat menangis menyaksikan Hasto bebas dari tahanan. Hasto kemudian menuju kursi barisan depan. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS