Pemprov NTT Tetapkan Arah Pembangunan 2026, dari Pangan Hingga Energi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT arah pembangunan tahun 2026. Tema besar agenda tahun depan menyasar sektor pangan hingga energi. 

Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan ini, Selasa (29/7/2025) saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-36 Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 DPRD NTT. 

Dalam rapat dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026, Melki Laka Lena membeberkan tema besar Pemprov NTT tahun mendatang. 

Melki mengatakan, rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun anggaran 2026 mengalami keterlambatan disebabkan adanya pembahasan RPJMD tahun 2025-2029.

Saat ini, menurut Melki, Pemerintah Daerah sedang melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat draft RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Saat ini, masih menunggu nomor registrasi dari kementerian Dalam Negeri.

Politikus Golkar itu kemudian menyebut tema  Pembangunan Provinsi NTT di tahun 2026  yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.

Judul pembangunan itu dijabarkan dalam tujuh prioritas daerah, yakni pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan komunitas, pemerataan infrastruktur berkelanjutan, pemerataan akses dan layanan masyarakat, peningkatan akses dan mutu pendidikan, reformasi birokrasi dan HAM serta kolaborasi “Ayo Bangun NTT”.

Pada rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar

Rp 5.905.333.068.000,-  yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar

Rp 2.800.000.000.000.

Kemudian, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp.3.105.333.068.000,serta lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 0.

Dia mengatakan, pemerintah mendorong strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dimana pendapatan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Ia menerangkan sumber-sumber pendapatan daerah menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan, pelayanan publik dan menjalankan roda pemerintahan.

“Dapat digambarkan bahwa tingkat ketergantungan Provinsi NTT terhadap pemerintah pusat mencapai 70 persen. Oleh karena itu salah satu cara yang dilakukan adalah meningkatkan dan memaksimalkan PAD Pemprov NTT,” ujarnya. (fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS