Gelar Rakor Pengendalian Pembangunan, Pemprov NTT Pastikan Realisasi Program Pusat dan Daerah

Rakor Pengendalian Pembangunan, Pemprov NTT Pastikan Realisasi Program Pusat dan Daerah

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. 

Rakor pembangunan yang dibuka Sekda NTT Kosmas D Lana itu, digelar di Aula Ruang Rapat Asisten kantor Gubernur NTT, Kamis (24/7/2025).  

Hadir 10 perwakilan Balai Kementeriandi wilayah NTT, 5 organisasi perangkat daerah Provinsi NTT dan 12 Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT dari 22 Kabupaten/kota yang diundang.

Sekda Kosmas D Lana dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakor Pembangunan tersebut menjadi wadah yang tampan untuk melakukan evaluasi, pengendalian dan memastikan pelaksanaan programpemerintah pusat, maupun kabupaten/kota berjalan secara baik, tepat sasaran dan terukur secara kemanfaatan. 

Lebih lanjut Kosmas Lana menekankan agar kehadiran Balai Kementerian sebagai representasi kehadiran Pemerintah Pusat di daerah, harus memberikan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, baik itu disekitar kawasan hutan, daerah aliran sungai, maupun lokasi pembangunan infrastruktur lainnya. 

"Kehadiran Balai-Balai di NTT tidak boleh hanya dalam rangka mengamankan kawasan yang menjadi kewenangannya, tetapi harus mampu memberikan jaminan kemanfataan dan menumbuhkan ruang partisipasi masyarakat," ungkap Sekda Kosmas D Lana.

Dia mengatakan harus ada sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah dengan penguatan kapasitas masyarakat lokal serta memastikan agar potensi produk-produk dalam kawasan yang dikelola balai dapat menjadi produk ekonomis yang kelola masyarakat. 

"Hal ini penting dalam rangka ikut menyukseskan program Pemprov NTT yakni One Village One Product (OVOP)," kata Sekda Kosmas D Lana. 

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mencatat realisasi rata-rata kabupaten/Kota se-NTT baru mencapai Rp. 6.889.612.000.000,- atau sektiar 27,06 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 25.461.860.000.000.

Realisasi anggaran tersebut, kata dia, terbilang masih sangat rendah, mengingat saat ini telah memasuki triwulan III. 

Capaian realisasi anggaran yang rendah ini menurut, Sekda, jelas sangat memprihatinkan. Apalagi saat ini belanja pemerintan masih menjadi penggerak  utama perekonomian di NTT.

Di sisi lain, penyerapan anggaran yang rendah, akan juga berdampak pada penilaian pemerintah pusat terhadap kemampuan pengelolaan kauangan daerah yang nantinya juga berdampak pada besaran transfer dana pusat ke daerah.

Baca juga: Pemprov NTT Evaluasi Terhadap Empat BUMD

Tri Wahyudi dari Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Kementerian Kehutanan RI menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan penguatan SDM, bukan saja bagi aparatur kehutanan tetapi juga non aparatur termasuk masyarakat.

Hal itu dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas kapasitas sebagai aparatur, maupun pemanfaatan hasil hutan untuk diolah lebih lanjut oleh masyarakat sebagai produk yang bisa meningkatkan pendapatannya termasuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di NTT.