DPR Usul Sekolah Kedinasan Tak Lagi Gratis dan Harus Tes CPNS,Ini AlasanNya

POS-KUPANG.COM - Sekolah Kedinasan sedang dalam proses seleksi penerimaan siswa baru tahun 2025. 

Tiba-tiba muncul wacana agar Sekolah Kedinasan tidak lagi gratis dan harus mengikuti tes CPNS. 

Wacana itu datang dari Anggota DPR Fraksi Golkar Juliyatmono.

Ia kemudian mengungkapkan Alasan Sekolah Kedinasan tak lagi gratis dan harus mengikuti tes CPNS secara umum.

Baca juga: 5 Sekolah Kedinasan 2025 Dengan Kuota Terbanyak, IPDN 1.061 formasi

Juliyatmono menyinggung ekskluvisme pada Sekolah Kedinasan yang membuat para lulusannya merasa lebih hebat dari tamatan perguruan tinggi lain.

Juliyatmono mengatakan, Sekolah Kedinasan telah membuat korsa atau semangat persatuan dan kesetiakawanan dalam unit oragnisasi.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, Rabu (2/7/2025), Juliyatmono mengatakan, Sekolah Kedinasan telah membuat mahasiswanya tampak seperti eksklusif serta merasa lebih baik dari masyarakat lainnya.

"Membangun korsa, mereka kurang bisa menerima kehadiran yang lain. Merasa paling jago, paling unggul," kata Juliyatmono dikutip dari siaran YouTube Tv Parlemen, Senin (7/7/2025

Seluruh dana Sekolah Kedinasan ditanggung oleh negara

Menurut Juliyatmono, biaya sekolah kedinasan tidak murah dan seluruh dananya ditanggung oleh negara lewat mandatory spending 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN).

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar sekolah kedinasan tidak lagi memiliki eksklusivitas, seluruh masyarakat bisa masuk dengan proses seleksi ketat, membayar pendidikan, serta lulus tidak langsung menjadi CPNS.

Baca juga: Ditutup Hari Ini, Cek Alur Pendaftaran Sekolah Kedinasan Tahun 2025

"Ini sebuah gagasan. Bagaimana tanggapannya dan perlu kajian yang mendalam sehingga semua bisa menerima pada saatnya nanti," ujarnya.

Juliyatmono menyarankan Sekolah Kedinasan bisa sama seperti perguruan tinggi lain di mana mahasiswanya membayar dan berkompetisi.

Setelah lulus, mereka bisa sama-sama bersaing secara adil dengan ikut selekai CPNS seperti masyarakat lainnya.

"Kalau dia mau sekolah di IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) ya masuknya ketat, di situ bayar pada saat mereka ikut CPNS ya ikut CPNS," jelas Juliyatmono. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS