Luar Biasa, Pemda Lembata Sepakati Nota Kesepahaman Program Inklusi Lakpesdam NU

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA -  ‎Pemerintah Kabupaten Lembata bersama Lakpesdam PCNU dan Fatayat NU Lembata resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka memperkuat sinergi pelaksanaan Program Inklusi, sebuah program yang fokus pada isu pencegahan perkawinan anak dan penguatan perlindungan sosial inklusif, Selasa, 8 Juli 2025. 
‎
‎Penandatanganan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Lembata dan dihadiri langsung oleh Bupati Lembata Kanisius Tuaq, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lembata, perwakilan Bagian Hukum dan Pemerintahan, perwakilan Submitra Program Inklusi.

Hadir juga Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Lembata Anwar AB, Sekretaris Lakpesdam, perwakilan Fatayat NU, serta tim pelaksana Program Inklusi di Kabupaten Lembata.

Baca juga: Wujudkan Lapas dan Rutan yang Inklusi di Kota Kupang, Tantangannya Berat

‎
‎Dalam sambutannya, Bupati Lembata, Kanisius Tuaq menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Program Inklusi yang sudah berjalan di Lembata sejak 2023. 

Kanisius Tuaq menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menangani isu kompleks seperti perkawinan anak. 

"Ini bukan hanya tugas organisasi masyarakat sipil, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lembata,” kata Kanisius Tuaq.
‎
‎Ketua Lakpesdam PCNU Lembata, Anwar AB, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Program Inklusi merupakan bentuk kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia yang difasilitasi melalui BAPPENAS, dengan Lakpesdam PCNU dan Fatayat NU sebagai mitra pelaksana lokal. 

Baca juga: Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, BEI NTT Gencar Lakukan Galeri Investasi BEI Gathering

Program ini telah hadir dan aktif sejak 2023 di empat desa lokus, yaitu Desa Umaleu dan Desa Kaohua di Kecamatan Buyasuri, serta Desa Balauring dan Desa Hingalamamengi di Kecamatan Omesuri.

‎‎Koordinator Program Inklusi Kabupaten Lembata, Nurzaman Damanhuri, menambahkan bahwa implementasi program selama ini telah melahirkan berbagai inisiatif di desa dampingan.

Seperti pembentukan Forum Anak Desa, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta pendampingan langsung terhadap korban kekerasan atau perkawinan anak. 

Nurzaman Damanhuri juga menyampaikan harapan agar ke depan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaksana program dapat terus ditingkatkan demi keberlanjutan program dan dampaknya.
‎
‎Acara penandatanganan MoU ditutup dengan makan malam bersama, yang menandai semangat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam membangun Lembata yang lebih inklusif dan ramah anak. (rcw)

‎Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

‎
‎