NTT Terkini
DPRD NTT Minta Ada Kelonggaran BPJS Kesehatan untuk Rumah Saki di NTT Perbaiki Standar Layanan
Wakil Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Winston Rondo meminta BPJS Kesehatan memberi kelonggaran untuk rumah sakit (RS) .
Penulis: Irfan Hoi | Editor: Apolonia Matilde
lihat foto
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
DPRD NTT - Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo saat menyampaikan tanggapannya tentang penurunan status sejumlah rumah sakit di NTT.
"Psikologi masyarakat, akreditasi rumah sakit berarti pelayanan buruk. Padahal ini hanya pemenuhan syarat BPJS. Pemerintah bisa negosiasi dengan BPJS agar diberikan lagi waktu," katanya.
Dia mengatakan, keuangan dari rumah sakit pasti sulit membiayai seluruh rekomendasi yang diberikan rekomendasi. Sehingga perlu dukungan dari sumber pendanaan lainnya agar membantu hal ini.
Karena, jika kriteria KRIS maka BPJS Kesehatan tidak akan membayar kalim dari rumah sakit. Padahal sebagian besar operasional rumah sakit bersumber dari klaim BPJS Kesehatan.
"Supaya BPJS memberi kelonggaran waktu. Dulu itu juga pernah (salah satu RS di Kupang) kena hukuman jadi kita negosiasi," katanya. (fan)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.