NTT Terkini

Anggota Polri Kerap Terlibat Kasus, DPRD NTT: Semacam Ada Impunitas di Kepolisian 

Baginya, tanpa akuntabilitas yang nyata di tingkat pimpinan Polri, segala upaya untuk menghentikan kekerasan oleh aparat akan sia-sia.

Penulis: Irfan Hoi | Editor: Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM/HO-DOK.POS KUPANG
Anggota DPRD NTT, Inche Sayuna 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Inche Sayuna menyebut sejumlah kasus yang terjadi kerap melibatkan anggota Kepolisian. 

Sisi lain, ia memperingatkan Polri agar bisa bebenah diri. Kasus-kasus yang ikut menyeret anggota Kepolisian setidaknya menjadi catatan penting untuk mengembalikan citra positif Polri

"Selamat hari Bhayangkara ke 79 bagi institusi Polri dan jajarannya," kata Ince menanggap perayaan hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke-79, Minggu, (29/6/2025). 

Politisi Golkar ini menyebut, slogan Presisi yang didengungkan harus terus digelorakan dan diwujudkan-nyatakan agar Polisi menjadi pelindung dan pengayom masyarakat yang adil dan bijaksana. 

Baca juga: HUT Ke-79 Bhayangkara, Ini Harapan Wakil Ketua DPRD Malaka kepada Polri

Merujuk survei Kompas tahun 2025, kata Ince, Polri dianggap memiliki citra baik dengan nilai 73 persen. Persepsi itu menjadi sebuah harapan publik terhadap institusi Kepolisian. 

"Kondisi ini tentu menjadi harapan baik bagi masyarakat," katanya. 

Inche mengatakan, kepercayaan masyarakat ini tidak terlepas dari transformasi polri melalui program Presisi atau prediktif, responsif dan transparansi berkeadilan. Gagasan Presisi oleh Kapolri itu harus berdampak dengan betul ke semua tempat. 

DPRD NTT, lanjutnya, menaruh harapan besar untuk Kepolisian, khususnya di lingkup Polda NTT. Semua anggota agar senantiasa ditanamkan nilai luhur tentang tugas dan fungsi Kepolisian. 

"Institusi Polisi agar terus menanamkan keyakinan pada tiap anggotanya bahwa mereka tulang punggung penegak keamanan, ketertiban, penegakan hukum," katanya. 

Dengan begitu, berbagai persoalan seperti kekerasan perempuan dan anak bisa menjadi atensi dan diselesaikan hingga tuntas. Fungsi penegakan hukum pun demikian harus profesional dan akuntabel. 

Baca juga: Ikawangi Tampilkan Tari Gandrung di Festival Budaya HUT Bhayangkara di Kupang

"Berbagai kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus benar-benar di beri perhatian yang serius sampai ke akar-akarnya.  Penegakan hukum yang lebih professional dan akuntabel juga lebih responsif bagi rakyat, baik itu laki-laki dan perempuan," ujarnya. 

Inche mengungkit berbagai masalah di NTT yang dilakukan oknum anggota Kepolisian. Padahal, Polri adalah aparat negara yang sejatinya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat. 

Kasus yang menggegerkan publik adalah dugaan kekerasan seksual pada anak di bawah umur oleh eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman. Fajar bahkan mengunggah video ke situs porno luar negeri. Ia juga diduga menggunakan narkoba. 

"Polisi dididik, dilatih, dan dipersenjatai negara untuk melindungi warga, bukan malah melakukan kejahatan seperti yang terjadi di Ngada, seorang Kapolres setempat yang kini berstatus non-aktif diduga mencabuli tiga anak di bawah umur," ujar dia.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved