Banyak Orang Khawatir Program MBG Jadi Lahan Korupsi

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Banyak orang khawatir Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) akan dimanfaatkan sebagai ladang korupsi.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melalui Youtube BGN pada Senin (2/6/2025).

“Jadi, ada hal yang paling ditakutkan oleh semua orang adalah korupsi atau penyalahgunakan anggaran,” kata Dadan dikutip dari Kompas.com, Rabu (4/6/2025). 

Namun demikian Dadan sudah melakukan antisipasi agar hal yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Dadan bilang, pihaknya resmi menghentikan penggunaan sistem reimburse, atau "rembes" dalam Bahasa Indonesia, di mekanisme pembiayaan program tersebut sejak Mei 2025.

"Anggaran sekarang pembiayaannya sejak bulan Mei sudah tidak lagi menggunakan sistem reimburse," ujar Dadan.

Dadan mengatakan, sebelumnya mitra MBG menggunakan dananya sendiri terlebih dahulu, dan kemudian diganti 10-15 hari kemudian. Namun, Dadan melihat ada potensi mitra yang semena-mena menentukan harga, hingga mendikte pembelian.

“Kita melihat karena uang mitra dulu yang digunakan, saya punya penilaian kadang-kadang ada mitra yang semena-mena menentukan harga, kemudian mendikte pembelian,” ujarnya.

“Kenapa? Karena uang mereka. Nah, BGN tidak ingin itu terjadi,” tambahnya.

Dadan mengatakan dengan sistem baru ini, SPPG hanya bisa menjalankan kegiatan jika virtual account sudah tersedia dan uang muka untuk 10 hari kegiatan telah dikirim langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

“Kita putuskan sekarang itu 1 SPPG boleh jalan kalau 1 virtual account-nya sudah ada,” kata dia.

“Yang kedua, uang muka untuk 10 hari sudah dikirim oleh badan KPPN ke dalam virtual account. Jadi, mereka running dengan menggunakan uang BGN,” ujarnya.

Menurut Dadan, sistem baru ini memperkecil potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran karena pengawasan bisa dilakukan secara ketat sejak awal.

“Akhirnya kita bisa mengontrol uang itu dengan ketat,” jelas dia.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran kini dilakukan melalui unit pelayanan terkecil dan seluruh transaksi tercatat dalam virtual account yang dikontrol oleh dua orang. Tak hanya itu, setiap belanja juga harus disertai referensi harga pasar.

Dengan demikian, upaya mark-up harga atau pemotongan anggaran oleh oknum akan mudah dideteksi.