Amirul Hajj Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pengawas DPR, Bahas Skenario Jamaah ke Arafah

POS-KUPANG.COM, MAKKAH - Amirul Hajj 2025 memaparkan skema puncak haji dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Tim Pengawas DPR RI.

Rapat dipimpin langsung Amirul Hajj yang juga Menteri Agama RI Nasaruddin Umar di Makkah, Arab Saudi, Senin (2/6/2025).

Nasaruddin hadir bersama jajaran Kemenag serta Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

Juga dihadiri Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan anggota Komisi VIII DPR RI.

Amirul Hajj mengawali penjelasan dengan menyampaikan persoalan-persoalan layanan haji.

Nasaruddin Umar mengaku bersyukur masalah-masalah itu perlahan bisa terurai. "Persoalan banyak, tapi alhamdulillah bisa mengerucut satu per satu," ujarnya.

Ia menyebut koordinasi semua pihak menjadi kunci penyelesaian masalah.

Nasaruddin juga berterima kasih kepada Timwas DPR atas dukungannya. "DPR banyak bantu kami selesaikan masalah di lapangan," kata Nasaruddin.

Baca juga: Petugas Haji Kembali Tinjau Tenda Arafah dan Mina, Didesain Mirip Suasana Tanah Air

Setelah Nasaruddin, giliran Dirjen Penyeleggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI yang juga penanggungjawab operasional Haji 2025, Hilman Latief, memberikan pemaparan teknis.

Hilman menjelaskan detail skema pergerakan jemaah selama puncak haji di Armuzna. Ia menyebut semua jemaah akan digerakkan dari hotel menuju Arafah.

Setelah itu, jemaah akan berpindah ke Muzdalifah dan Mina sesuai skema.

Hilman menjelaskan tiga skema utama yang digunakan: murur, tanazul, dan safari wukuf. Masing-masing skema memiliki kriteria tertentu.

Sebanyak 33 persen jemaah akan mengikuti skema murur. "Jumlahnya sekitar 67 ribu orang," ungkap Hilman di hadapan Timwas DPR.

Jemaah murur tidak mabit di Muzdalifah, tapi langsung ke Mina.

Skema ini ditujukan untuk jemaah lansia, risti, obesitas, dan pendampingnya. Datanya jamaah berasal dari ketua regu, ketua rombongan, ketua kloter yang dikoordinir dari masing-masing 10 sektor. Sebagian jemaah murur juga bersifat sukarela berdasarkan kesiapan fisik.