Sejarah Indonesia Bakal Ditulis Ulang, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 9 Miliar

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, penulisan ulang sejarah Indonesia tidak dimulai dari nol melainkan melanjutkan yang telah disusun sebelumnya. 

"Jadi kita ingin karena ini sejarah yang sifatnya highlight, yang mencakup begitu banyak bidang, tentu ini tidak bisa memuat secara detail dari peristiwa-peristiwa," kata Fadli Zon dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Fadli menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang dimuat nantinya sebagian besar merupakan bagian dari buku Sejarah Nasional Indonesia maupun Indonesia dalam Arus Sejarah.

"Peristiwa-peristiwa paling juga yang telah menjadi bagian dari buku Sejarah Nasional Indonesia, atau Indonesia dalam Arus Sejarah yang menjadi acuan yang memang sudah melibatkan ratusan sejarawan sebelumnya. Jadi tidak dimulai dari 0 sebetulnya," ujarnya.

Dia menekankan bahwa penulisan ulang ini lebih menitikberatkan pada cara pandang yang digunakan dalam menyusun narasi sejarah."Tetapi yang ingin kita mulai perspektif Indonesianya, atau Indonesia sentris," ujar Fadli.

Fadli menanggapi kekhawatiran sejumlah anggota dewan mengenai kemungkinan adanya sejarah yang disusun berdasarkan perspektif politik tertentu.

"Kalau ada menyebut official history atau sejarah resmi ya itu mungkin hanya ucapan saja, tetapi tidak mungkin ditulis ini adalah sejarah resmi tidak ada itu," ucap Fadli.

Baca juga: Puji Mata Lokal Fest 2025, Menbud Fadli Zon: Semua Pihak Aktif untuk Kemajuan Budaya

Sebanyak 113 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia bakal dilibatkan dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional.

“Ada 113 sejarawan ya, dari lebih dari 30-an perguruan tinggi dan juga para penulisnya dari Aceh sampai Papua,” kata Fadli.

Fadli menjelaskan, proyek ini bertujuan membangun kembali penulisan sejarah nasional yang selama ini dinilai masih banyak dipengaruhi perspektif kolonial. 

Dengan melibatkan akademisi dari berbagai daerah, dia berharap sejarah dapat ditulis dengan pendekatan Indonesia sentris.

“Jadi kita ingin sejarah ini ditulis secara inklusif dengan Indonesia sentris. Jadi perspektif Indonesia, kalau perspektifnya Belanda tidak ada penjajahan, ya mereka melihatnya beda,” ujarnya.

Fadli mencontohkan bagaimana peristiwa sejarah bisa bermakna berbeda tergantung sudut pandang. "Misalnya agresi militer 1 dan agresi militer 2 kalau versi Belanda adalah aksi polisionil 1, aksi polisionil 2. Karena itu penertiban dari kekacauan pengacau keamanan," ucapnya.

“Bagi Belanda, Bung Tomo itu adalah ekstremis teroris. Bagi kita, dia adalah seorang pahlawan nasional, pejuang yang hebat. Nah, itulah yang namanya perspektif Indonesia,” tutur Fadli menambahkan.

Baca juga: Menteri Kebudayaan Fadli Zon Puji Budaya Nusa Tenggara Timur

Fadli menambahkan, proyek ini didukung anggaran sekitar Rp 9 miliar dan saat ini pemerintah sedang menyusun. "Saya lupa anggarannya berapa, nggak banyak sih. Kalau tidak salah catatannya Rp 9 miliar," ungkapnya.

Sepuluh jilid buku sejarah Indonesia hasil penulisan ulang akan memasuki tahap uji publik secara terbuka pada Juni atau Juli 2025 mendatang.

Fadli menyebut, uji publik ini dirancang untuk melibatkan para sejarawan dan ahli dari berbagai bidang sesuai dengan tema tiap jilid buku.

"Rencananya pada bulan bulan Juni atau Juli akan kita buka diskusi per tema dengan melibatkan dan memperdebatkan ini dari tempat tempat dari berbagai macam ahli," kata Fadli dalam rapat.

Fadli Zon menjelaskan sepuluh jilid buku sejarah Indonesia hasil penulisan ulang akan memasuki tahap uji publik secara terbuka pada Juni atau Juli 2025 mendatang.

Fadli menyebut, uji publik ini dirancang untuk melibatkan para sejarawan dan ahli dari berbagai bidang sesuai dengan tema tiap jilid buku.

"Rencananya pada bulan bulan Juni atau Juli akan kita buka diskusi per tema dengan melibatkan dan memperdebatkan ini dari tempat tempat dari berbagai macam ahli," kata Fadli dalam rapat.

"Saya kira ini memang semacam uji publik dan saya kira disitu bisa kita lakukan," ujarnya menambahkan.

Fadli menjelaskan bahwa proses penulisan ulang sejarah Indonesia saat ini masih berlangsung. Politikus Partai Gerindra ini mengimbau agar masyarakat tidak terburu-buru memperdebatkan proses penulisan ulang sejarah sebelum seluruh karya selesai disusun. Fadli menilai, perdebatan akan lebih bermakna jika dilakukan setelah karya tersebut benar-benar rampung.

"Tetapi kan harus ditulis dulu kalau cuma kerangka yang kita perdebatkan itu seperti memperdebatkan pepesan kosong begitu ya jadi sejarahnya ditulis baru kita perdebatkan," ungkapnya. (tribun network/fer/wly)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS