KPAI Ungkap Dana SPPG Rp 1 Miliar untuk Operasional MBG di Tasikmalaya Belum Cair

POS-KUPANG.COM, TASIKMALAYA - Dana sebesar Rp 1 miliar untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami keterlambatan pencairan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat Jasra Putra usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Kecamatan Singaparna pada Minggu (17/5/2025). 

Sidak ini sekaligus memantau langsung distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke sejumlah sekolah di wilayah tersebut.

Langkah ini diambil menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar usai menyantap MBG di Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

Wakil Ketua KPAI Pusat, Jasra Putra, menyampaikan bahwa sidak dilakukan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tasikmalaya sebagai bagian dari pengawasan bersama.

"SPPG di Singaparna ini memang informasi dari petugasnya belum dibayar Rp 1 miliar. Jadi mereka sempat kebingungan operasional karena belum dibayar BGN (Badan Gizi Nasional)," ujar Jasra Putra dikutip dari Kompas.com.

Menurut Jasra, SPPG Singaparna selama ini melayani sekitar 3.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Namun, keterlambatan pencairan dana dari APBN membuat operasional dapur umum menjadi tidak stabil.

"Karena semua ditanggung dari APBN, tapi di Kecamatan Singaparna dapur SPPG belum ada transfer yang nilainya Rp 1 miliar," ujarnya.

Keterlambatan pencairan dana ini dikhawatirkan berdampak pada kualitas makanan dan kontinuitas pelayanan MBG.

KPAI mengingatkan bahwa mitra masyarakat yang mengelola dapur umum memiliki keterbatasan dalam hal logistik dan pembiayaan.

"Saya mengkhawatirkan namanya mitra masyarakat adanya keterbatasan, hingga khawatir juga dengan kualitas program, termasuk situasi ini dapat menghambat terkait layanan dapur SPPG," tambah Jasra.

Selain Singaparna, SPPG di wilayah Rajapolah masih belum kembali beroperasi pasca-kejadian keracunan massal. Hingga kini, pihak terkait masih menunggu hasil laboratorium sebagai bagian dari proses evaluasi keamanan makanan. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS