23 Tahun Timor Leste Merdeka

POS-KUPANG.COM - Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) memasuki usia 23 tahun kemerdekaan pada Selasa (20/5/2025).  

Tanggal 20 Mei menjadi Hari Kemerdekaan Timor Leste usai memperoleh pengakuan dunia internasional pada tahun 2002.

Adapun Timor Leste merupakan sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Timor. Wilayahnya mencakup Pulau Atauro, Pulau Jaco, dan Oecusse yang berada di Timor Barat. 

Sejarah Timor Leste menuju kemerdekaan melalui sejumlah tantangan. Mulai dari penjajahan Portugal, integrasi ke Indonesia, hingga akhirnya menjadi negara merdeka.

Bagaimana sejarah Timor Leste merdeka hingga lepas dari Indonesia pada 23 tahun lalu? 

Integrasi Timor Leste ke Indonesia Pada 1974, perubahan politik di Portugal membuka peluang bagi Timor Timur (nama lama Timor Leste) untuk menentukan masa depannya.

Kudeta yang dilakukan Jenderal Antonio de Spinola menyebabkan Portugal memulai proses dekolonialisasi, termasuk di Timor Timur.

Hal ini mendorong terbentuknya berbagai partai politik, seperti FRETILIN, UDT, dan APODETI. Namun, ketiga partai ini memiliki pandangan berbeda mengenai masa depan Timor Timur.

FRETILIN menginginkan kemerdekaan penuh, UDT menghendaki tetap di bawah Portugal, dan APODETI cenderung ingin integrasi dengan Indonesia.

Ketegangan antara partai-partai tersebut memicu perang saudara. Dalam situasi ini, APODETI meminta bantuan Indonesia untuk meredakan konflik.

Pada 7 Desember 1975, Indonesia mengirim pasukannya Timor Timur. Setahun kemudian, pada 1976, Timor Timur secara resmi diintegrasikan sebagai provinsi ke-27 Indonesia.

Akan tetapi, integrasi ini tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh rakyat Timor Timur. FRETILIN menetang keputusan itu dan terus melakukan perlawanan.

Di tengah konflik berkepanjangan, pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak cukup untuk meredakan ketegangan di Timor Timur.

Merujuk artikel Kompas.com, perjuangan Timor Leste untuk merdeka mencapai puncaknya melalui referendum yang digelar pada 30 Agustus 1999.

Referendum ini dilakukan berdasarkan Perjanjian New York antara Indonesia, Portugal, dan PBB.