Megawati Ingatkan Kepala Daerah dari PDIP, Waspada Potensi Terjerat Kasus Hukum

Selain tetap bisa diaudit, jika terjadi penyelewengan dana parpol tersebut, maka bisa diusut secara pidana. "Tentu bisa diaudit dan dipidana," kata Fitroh.

Di sisi lain, kata Fitroh, pihaknya juga bisa mengawasi penggunaan dana parpol yang bersumber dari APBN.

Ia meyakini penambahan dana parpol ini bisa berkontribusi untuk mengurangi angka korupsi. Namun untuk mencapai harapan tersebut, sebut Fitroh, harus dibarengi dengan sistem perekrutan di partai yang mengutamakan standar integritas.

"Makanya harus diiringi sistem rekruitmen yang memiliki standar terutama integritas, setidaknya menjadi salah satu sarana pencegahan di samping beberapa sarana pencegahan lainnya," katanya.

Sebelumnya, Fitroh mengusulkan pemerintah agar memberikan dana besar bagi partai politik. Sebab menurut Fitroh, faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi adalah sistem perpolitikan. (Tribun Network/fer/mam/wly)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS