Pengawasan Keamanan Program MBG Belum Libtakan BPOM

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pengawasan proses produksi dan keamanan makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG) belum melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal itu diakui Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis (15/5/2025).

Taruna Ikrar mencontohkan, BPOM tidak dilibatkan untuk mengecek kelayakan dapur yang menyiapkan makanan MBG, padahal BPOM punya personel yang dapat melakukannya. 

“Contoh paling konkret untuk penyiapan. (Padahal) Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian untuk produksi pangan itu,” kata Ikrar dikutip dari Kompas.com. 

“Selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini kita tidak (dilibatkan) dalam ini. Sudah layak atau tidak dapurnya, sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu,” ujar dia.

Ikrar menjelaskan, BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya sudah menyepakati kerja sama dalam pelaksanaan program MBG, tak terkecuali dalam hal pengawasan keamanan makanan.

Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua poin kerja tersebut benar-benar dijalankan karena berbagai kendala.

“Sesuai dengan MOU BPOM dan BGN, itu kita mempunyai kesepakatan untuk menjalankan 13 program untuk menjalankan dan mengawasi MBG. Namun kenyataannya, kami dari BPOM, dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala,” ungkap Ikrar.

Ikrar memahami bahwa pelaksanaan program MBG menjadi domain dari BGN sebagai penanggung jawab utama.

Oleh karena itu, BPOM akan turut serta dalam proses pengawasan, jika memang dilibatkan. Selama ini, Ikrar mengeklaim bahwa BPOM baru dilibatkan dalam penyiapan modul-modul pelatihan bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

“Jadi bukan kami tidak mau bekerja untuk itu, tapi kami tidak dilibatkan dalam hal itu. Apa yang kami dilibatkan? Dilibatkan dalam pemberian modul-modul untuk pelatihan. Tetapi dalam hal yang sangat prinsip, menurut saya itu dapurnya itu kan harus dilibatkan seharusnya,” tutur Ikrar.

Dia pun berharap Komisi IX bisa membantu mengkoordinasikan hal tersebut dengan BGN, agar poin-poin kerja sama bisa dijalankan demi menyukseskan program MBG.

“Nah kami dilibatkan pada saat sudah terjadi kejadian luar biasa, karena memang itu kenyataannya, maksudnya kami menjelaskan dengan transparan apa adanya supaya menggugah BGN supaya melibatkan kami,” kata Ikrar.

“Karena tidak mungkin kami sekonyong-konyong menugaskan kami punya tim sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu,” ujar dia. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS