Dinas Kelautan dan Perikanan NTT Tetap Optimis Jalankan Tugas di Tengah Efisiensi Anggaran

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG– Dinas Kelautan dan Perikanan NTT tetap optimis menjalankan tugas meski menghadapi efisiensi anggaran di seluruh lembaga pemerintahan. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTT, Sulastry Rasyid, menyatakan bahwa anggaran APBN dan APBD saat ini hanya mencakup gaji dan operasional.

“Sekarang terjadi efisiensi di mana-mana, termasuk di DKP. Anggaran kami nol, hanya ada gaji dan operasional,” ujar Sulastry kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).

Meski demikian, Sulastry menegaskan bahwa pelaksanaan tugas tetap berjalan lancar dengan semangat kerja yang tidak surut.

DKP NTT terus menjalankan arahan pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Aset Daerah dan berhasil mencapai target. 

Baca juga: Tunggak Listrik Rp 37 Juta, PLN Putus Aliran Listrik di Kantor DKP NTT

Pelayanan seperti manajemen dokumen untuk nelayan dan pengusaha kelautan, baik untuk ekspor hasil laut ke pulau lain maupun distribusi lokal di Kupang, juga berjalan normal.

Efisiensi anggaran justru memicu semangat baru bagi DKP NTT.

Banyak Non-Government Organization (NGO) menjalin kerja sama dengan DKP, membantu menyediakan bibit rumput laut terbaik bagi pembudidaya di NTT. 

Selain itu, DKP NTT bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta perguruan tinggi untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan.

Dalam mendukung ketahanan pangan, Sulastry menegaskan bahwa produksi kelautan tetap lancar.

Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) memastikan distribusi ikan dari pusat produksi, seperti TPI Oeba atau Flores Timur, hingga ke desa-desa terpencil.

Baca juga: 8 Nelayan Asal Rote Ndao Ditahan Australia, DKP NTT Tunggu Koordinasi KKP

“Nelayan, pembudidaya rumput laut, dan garam tetap berjalan aman,” katanya.

DKP NTT juga terus membina nelayan, pembudidaya, pengolah ikan, dan pelaku UMKM.

Untuk menanggulangi stunting dan kemiskinan ekstrem, DKP NTT meluncurkan program kampanye “Masyarakat Makan Ikan” setiap bulan hingga Desember 2025.