Wacana Pergantian Wapres, PDIP Usul Prabowo Bentuk Tim Kaji Usulan Copot Gibran

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi usulan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI. 

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, Presiden Prabowo Subianto perlu membentuk tim independen untuk mengkaji usulan Forum Purnawirawan TNI. 

“Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi,” ujar Komarudin Watubun, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (28/4/2025).

Menurut Komarudin Watubun, usulan tersebut harus benar-benar ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo.

Sebab, dia menilai, para purnawirawan TNI tersebut tentunya memiliki kapasitas dan telah mempertimbangkan secara matang usulannya.

“Jadi, kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban-beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia,” kata Komarudin Watubun. 

“Itu harus ada kajian, tadi saya bilang, karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau melihat bangsa ini rusak ke depan,” pungkas dia.

Baca juga: Surya Paloh dan Ganjar Bela Gibran, Isu Pemakzulan Dianggap Kurang Relevan

Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, forum ini meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik.

Menyikapi tuntutan tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, tetapi presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.

"Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," ujar Wiranto, dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS