Pemprov NTT Belum Tahu Soal Stok Obat di RSUD Bajawa Kosong

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bajawa Kabupaten Ngada mengalami ketiadaan obat. Stok obat di Rumah Sakit itu kosong sejak beberapa waktu terakhir. 

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi NTT drg. Lien Adriany mengaku belum tahu perihal kekosongan obat yang dialami RSUD Bajawa. Ia menyebut baru akan mengecek persoalan itu. 

"Belum dapat laporan, saya cek dulu. Saya belum bisa komentar, saya baru dengar," kata dia, Rabu, (23/4/2025) lewat panggilan seluler. 

Dia menjelaskan biasanya, pengadaan obat skala rutin menjadi tanggung jawab masing-masing rumah sakit untuk melakukan pengadaan secara mandiri. Dinkes di Provinsi baru melakukan distribusi ketika ada obat kategori program yang dikirim dari pemerintah pusat. 

"Kalau ada obat khusus, yang dikirim dari Kementerian itu yang kita (distribusi), kalau obat rutin pengadaan sendiri, masing-masing," katanya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Agustinus Nahak menduga kekosongan stok obat di RSUD Bajawa Kabupaten Ngada karena perencanaan yang tidak baik. 

Agus Nahak berkata, mestinya rumah sakit pemerintah itu memiliki perencanaan sejak awal. Analisis kebutuhan dan pertimbangan teknis dalam dinamika pemerintahan bisa menjadi rujukan menyusun rencana untuk pengadaan obat. 

"Seharusnya mereka sudah ada perencanaan. Rencana kebutuhan obat. Mereka sudah tahu siklus penyakit sampai siklus anggaran," kata Agus Nahak, Rabu (23/4/2025) di Kantor DPRD NTT. 

Politikus Golkar itu mengatakan, siklus anggaran ikut berpengaruh dalam pengadaan obat-obatan. Biasanya awal tahun selalu terjadi kekosongan pada PPK yang bertugas dalam pengadaan obat. 

Kondisi itu, kata dia, harusnya rumah sakit pada akhir tahun sudah melakukan pengadaan dan menyetok obat yang bisa diperkirakan hingga pengadaan berikut. Tentu, perencanaan juga berkaca dengan kebutuhan dan analisis penggunaan obat-obatan. 

Baca juga: Buntut Obat Habis di RSUD Bajawa, DPRD NTT Curiga Karena Hal Ini

Agus menduga, selain masalah kesulitan PPK, bisa juga persoalan itu karena pihak rumah sakit belum melunasi utang sebelumnya ke distributor yang membuat penyalur obat enggan memberikan lagi. 

"Kalau dari rumah sakit belum bayar distributor, biasanya distributor susah mau kasih lagi," kata dia. 

Sebab, menurut dia, terlambatnya pembayaran oleh rumah sakit berdampak pada stok obat di distributor. Agus menyebut, bila perencanaan dan pembayaran dari rumah sakit ke distributor lancar tidak terjadi kekosongan obat. 

"Kalau orang baru (di pengadaan obat-obatan) mungkin tidak mengerti, tetapi disitu ada apoteker penanggung jawab sehingga harusnya tidak terjadi kekosongan," kata dia.