Pemerintah Diminta Tingkatkan Dialog dengan KKB Papua

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk meningkatkan pendekatan dialogis berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengatasi kekerasan dari Kelompok Kriminal Bersenjata Papua atau KKB Papua. 

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi XIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, menanggapi banyaknya kekerasan dari kelompok separatis Papua.

“Pemerintah harus meningkatkan jalur dialog secara intensif dengan kelompok-kelompok bersenjata di Papua karena situasi kekerasan di Bumi Papua ini terus berlangsung sejak lama. Kasihan masyarakat di sana, energi mereka banyak terkuras untuk masalah kekerasan bersenjata sehingga tidak bisa fokus membangun,” kata Mafirion dikutip dari Kompas.com, Kamis (17/4/2025).

Dia mengungkapkan, pendekatan dialogis memang membutuhkan waktu lama mengingat cara itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Kendati demikian, pendekatan ini diyakini dapat menghasilkan solusi perdamaian abadi.

Terlebih, Indonesia punya pengalaman melakukan pendekatan dialog saat Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyelesaikan kekerasan bersenjata di Aceh. Lewat dialog, muncul perjanjian damai Helsinki sehingga konflik di Aceh bisa terselesaikan.

"Pendekatan itu yang bisa dilakukan untuk membantu mengurai benang kusut konflik di Papua yang tak berkesudahan,” ujarnya.

Pada saat itu, Gus Dur melakukan pertemuan dengan semua kalangan mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, aktivis HAM, dan melakukan pendekatan nonmiliter secara humanis.

“Sosok Gus Dur bisa menjadi salah satu contoh penyelesaian konflik, walaupun saya tahu bahwa banyak pihak yang terlibat secara langsung dan tak langsung untuk mengatasi konflik yang terjadi,” ucap dia.

Lebih lanjut, Mafirion menilai, pembunuhan terhadap belasan pendulang emas oleh KKB bukan peristiwa kriminal biasa. Menurutnya, pembunuhan tersebut dilatarbelakangi oleh motif politik.

“Pembunuhan kepada pendulang emas ini adalah tindakan kriminalitas yang tidak bisa ditoleransi. Ini bukan pertama kali pembunuhan dilakukan. Tidak ada rasa aman dan nyaman bagi warga sipil di Papua karena selalu berada dalam ancaman pembunuhan yang bisa terjadi kapan pun. Harta benda warga sipil juga habis dengan adanya konflik ini,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, tragedi kemanusiaan di Yahukimo, Papua Pegunungan, semakin memprihatinkan. Hingga Minggu (13/4) lalu, sebanyak 13 jenazah korban pembantaian oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ditemukan oleh tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz 2025, Polres Yahukimo, dan TNI.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya menyatakan bahwa 12 jenazah telah berhasil diidentifikasi, sementara satu lainnya masih menunggu proses evakuasi karena kendala cuaca.

“Kami tidak akan berhenti bekerja semaksimal mungkin. Para pelaku akan terus kami kejar dan ditindak tegas sesuai hukum. Aksi keji terhadap warga sipil ini tidak bisa ditoleransi,” tegas Faizal.

Pembantaian ini dilakukan KKB yang menamakan diri Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama selama tiga hari, sejak 6 hingga 8 April 2025, terhadap warga yang bekerja sebagai pendulang emas ilegal. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS