Jumat, 24 April 2026

NTT Terkini 

Habde Dami: NTT Harus Punya Pemetaan Daerah Rawan Bencana

Menurut Habde, pemberitaan berbagai media, hampir setiap tahun pada titik-titik tertentu terjadi bencana, banjir maupun longsor. 

Penulis: Irfan Hoi | Editor: Oby Lewanmeru
POS KUPANG.COM/HO
Pengamat Kebijakan Publik NTT, Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Pengamat Kebijakan Publik NTT, Ir Habde Adrianus Dami mengatakan, perlu adanya pemetaan daerah rawan bencana.

Menurut Habde, pemberitaan berbagai media, hampir setiap tahun pada titik-titik tertentu terjadi bencana, banjir maupun longsor. 

"Padahal siklus tahunan ini sebetulnya bisa di prediksi. Bahkan penanganan kita bisa menemukan mitigasi agar meminimalisir kerugian jiwa maupun material dari bencana. Namun kalau kita ikuti sampai saat ini, mestinya pemerintah punya kebijakan. Begitu BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca, maka pemerintah daerah setempat dari provinsi sampai tingkat desa harus melakukan upaya struktural maupun non struktural," kata Habde. 

Misalnya saja, lanjutnya, penanganan mitigasi, maka harus mempunyai pemetaan daerah mana yang rawan bencana dan daerah mana yang potensi bencana tinggi dan ada pemukiman masyarakat. 

"Kemudian kita lakukan sosialisasi ke masyarakat, ini sesuai informasi BMKG akan potensi hujan lebat maka kita harus lakukan ini. Kita melihat siklus seperti ini sudah harusnya terbaca, kita terbantu informasi dari BMKG sehingga bisa melakukan antisipasi," jelasnya. 

Baca juga: Daerah Rawan Bencana Jadi Fokus Perhatian BPBD Kabupaten Kupang

Dikatakan, justru yang terjadi karena tidak melakukan upaya mitigasi, respon dan pemulihan. Yang terjadi hanya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan tahap terakhir. Jadi begitu ada bencana, jalan terputus baru pemerintah hadir. 

"Sedangkan, tahap mitigasi, respon dan pemulihan justru kita sering abai. Menurut saya pemerintah harus hadir melihat kembali kebijakan penanganan bencana. Jangan sampai kita hanya hadir di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi," ungkapnya. 

"Saya melihat bahwa penanganan bencana, pemerintah tidak responsif cenderung berada di rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan respon dan pemulihan itu cenderung lambat kalau kita katakan. Memang kita melihat bahwa pemerintah punya sumber daya yang lebih besar. Mereka punya anggaran, sumber daya, alat dan perangkat sehingga porsi pemerintah harus kita letakkan secara proposional," katanya. 

Sedangkan peran masyarakat juga tidak terlepas dari partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam hal ini. 

Dikatakan, karena, seperti program pemukiman mestinya juga memprioritaskan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Selama ini program relokasi sering menyasar ke masyarakat dengan pendekatan ekonomi kurang. 

Sehingga prioritas masyarakat pada titik rawan bencana juga harusnya masuk dalam program relokasi yang dibuat pemerintah. Masyarakat di daerah rawan harus diperhatikan dan ditempatkan pada kawasan lebih aman. 

"Memang secara proposional sebetulnya tanggung jawab pemerintah lebih besar, tapi tidak lepas juga dukungan dan kesadaran masyarakat dalam mitigasi dalam bencana ini. Jadi ada keterikatan masyarakat juga. Masyarakat juga harus menyadari juga dengan upaya mitigasi. Kita berharap masyarakat proaktif dalam program ini. Jangan sampai masyarakat turut ada dalam bagian pada persoalan ini," harapnya. 

Tempat-tempat umum seperti kantor desa, juga perlu difungsikan sebagai lokasi pengungsian bila ada bencana alam terjadi. Jangan sampai sudah terjadi bencana baru semua teriak. Koordinasi dari provinsi sampai tingkat paling bawah itu penting. 

"Yang paling penting menurut saya adalah kita membuat pemetaan wilayah rawan bencana sehingga kita ada antisipasi. Termasuk jalur penyelamat dan titik rawan bencana. Itu semua harus dipersiapkan," ujarnya. 

Baca juga: DPRD Manggarai Timur Minta Pemerintah Perhatikan Korban Dampak Bencana Tanah Bergerak

"Kita harus buat dari hulu ke hilir. Tidak saja kita sosialisasi ke masyarakat bahwa waspada dan selesai. Kita perlu juga menyiapkan sarana prasarana pada situasi darurat. Begitu juga dengan titik jalan rawan longsor," pungkasnya. 

Petugas harus disiagakan di daerah rawan bencana agar segera melakukan pemulihan bila ada bencana. Sehingga tidak terjadi kerugian lebih banyak. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved