Efisiensi Anggaran, Jembatan Pomakeke di Nagekeo Belum Bisa Dibangun Tahun Ini

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, MBAY - Akibat efisiensi anggaran yang jumlahnya cukup signifikan di Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jembatan Pomakeke yang menjadi akses vital bagi warga Desa Aeramo dan Nangadhero dan sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Nagekeo belum bisa dibangun pada tahun 2025 ini.

Padahal, beberapa waktu lalu, Josef Nae Soi saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur NTT sudah meninjau kondisi Jembatan Pomakeke yang sejak dibangun darurat oleh BPBD Kabupaten Nagekeo delapan tahun lalu dengan menggunakan material kayu belum juga diperbaiki.

Ketua Komisi IV DPRD NTT, Patris Lali Wolo kepada POS-KUPANG.COM, Jumat, 28 Maret 2025 meminta agar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera memperbaiki ruas jalan tersebut terutama Jembatan Pomakeke.

"Itu kita sudah kunjungi ulang-ulang, rekomendasi di reses, kunjungan kerja, pengawasan kami sebagai anggota DPRD dan juga saya sebagai Ketua Komisi IV DPRD NTT yang juga mitra langsung dengan Dinas PUPR, itu dari jamannya Pak Viktor Laiskodat kita sudah sampaikan, sampai sekarang Melki Laka Lena dan Jhoni Asadoma ini juga kita sudah sampaikan," ujar politisi PDIP asal Kabupaten Nagekeo ini.

Diungkapkan Patris, informasi yang diperoleh dari Dinas PUPR Provinsi NTT saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat melalui Inpres nomor 1 tahun 2025, alokasi anggaran untuk infratruktur menjadi nol rupiah.

"DAK fisik juga nol, dinolkan semua sehingga kemungkinan besar menurut Plt Kadis PUPR Provinsi NTT, tahun ini juga kemungkinan besar tidak dikerjakan," ungkap Patris Lali Wolo.

Meski demikian, Patris dengan tegas mengatakan dirinya akan tetap meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk membangun jembatan Pomakeke karena menurut dia akses jalan dan jembatan tersebut merupakan jalan ekonomis yang menghubungkan pelabuhan Marpokot dan RSUD Aeramo.

"Bukan hanya itu saja, tetapi itu ruas jalan provinsi yang gubernur harus eksekusi pekerjaannya karena itu sudah cukup lama dan ada korban jiwa, itu yang kita minta ke gubernur, jangan sampai tunda, harus tahun ini," tegas Patris Lali Wolo.

Sementara itu, Plt Kadis PUPR Provinsi NTT, Benyamin Nahak yang dikonfirmasi POS-KUPANG.COM, Jumat, 28 Maret 2025 siang melalui telepon selularnya belum memberikan penjelasan karena sedang melakukan perjalanan ke luar daerah. (bet)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS