Jelang Ramadan 2025, BI NTT Siapkan Strategi Pengendalian Inflasi 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Menjelang momen Ramadan 2025,  Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT siapkan strategi dan langkah konkret pengendalian inflasi pada momen Ramadan dan Idulfitri 1446 Hijriah serta untuk keseluruhan tahun 2025. 

Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT, Agus Sistyo Widjajaty dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID-TP2DD Provinsi NTT di Ruang Rapat Gubernur NTT pada Rabu (5/3/2025).

Agus mengatakan, dalam mendukung Dasa Cita Pemerintah Provinsi NTT, BI memperkuat sinergi bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar inflasi tetap terjaga pada rentang target 2,5±1 persen.

"Kenaikan permintaan pada momen Ramadan dan Idulfitri tentu akan mendorong laju inflasi, ini perlu kita jaga kewajarannya agar gairah dunia usaha dan daya beli masyarakat tetap terjaga," kata Agus.

Agus menyebut, dengan sinergi bersama TPID akan memastikan pasokan dan stabilitas harga pangan terjaga. Yang mana, stabilitas tersebut didukung dengan beberapa upaya TPID NTT yang didukung penguatan ruang belanja pengendalian inflasi Pemerintah Daerah.

Baca juga: BI NTT Siapkan Rp 1,01 Triliun Uang Layak Edar Selama Ramadan dan Idulfitri 2025

"Kami akan dukung pelaksanaan operasi pasar dan kerjasama antar daerah (KAD) untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan," kata Agus.

Menurut Agus, penguatan produktivitas sektor pertanian menjadi kunci stabilitas inflasi NTT dalam jangka panjang.

Hal tersebut sejalan dengan defisit komoditas beras, bawang merah, dan cabai merah yang dialami NTT.

"BI NTT telah mendukung penyediaan sarana produksi padi, pembuatan sumur bor, realisasi KAD komoditas beras, dan pelatihan penangkaran benih bawang merah untuk petani-petani di NTT," ucap Agus.

Untuk ke depan, kata Agus, BI NTT telah melakukan penjajakan untuk pengembangan komoditas perikanan air tawar, business matching produksi pangan NTT dengan pelaku usaha perhotelan, dan pengembangan toko pangan untuk memperkuat terjangkarnya harga pangan.

"Memperkuat ruang Belanja APBD NTT untuk pengendalian inflasi, Bl bersama TP2DD akan optimalkan peningkatan PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah," bebernya.

Lebih lanjut, Agus menyebut, pendapatan pajak dan retribusi Provinsi NTT pada tahun 2024 masing-masing sebesar Rp 1,23 triliun atau peringkat 24 dari 38 provinsi dan Rp 26,09 miliar atau peringkat 25 dari 38 provinsi.

Baca juga: Kabar Gembira, Pendaftaran Beasiswa Bank Indonesia 2025 Sudah Dibuka, Cek Cara Daftar dan Syaratnya

"Capaian ini masih dapat dioptimalkan, terutama melalui langkah digitalisasi PKB dan BBNKB yang 99,7 persen masih bergantung terhadap layanan teller/loket. Sementara itu, pembayaran retribusi masih belum tersentuh oleh digitalisasi," tandasnya.

Menurut Agus, digitalisasi pajak dan retribusi ini tentunya akan memberikan transparansi dan efisiensi dalam proses pembayaran masyarakat dan penerimaan Pemerintah Daerah, yang meningkatkan aspek trust serta meminimalisir dugaan praktik fraud.