Opini: Janji dan Suara Rakyat

Oleh: Br. Pio Hayon, SVD
Staf Dosen STPM Santa Ursula Ende, Flores- NTT

POS-KUPANG.COM - Pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025 menjadi sorotan utama dalam perjalanan politik Indonesia. 

Dalam pemilihan umum yang berlangsung pada November 2024,  270 kepala daerah dilantik, termasuk gubernur, bupati, dan walikota. 

Momen ini tidak hanya menandai pergantian kepemimpinan, tetapi juga harapanbaru bagi masyarakat yang menantikan perubahan dan perbaikan dalam tata Kelola pemerintahan.

Setelah periode panjang yang diwarnai berbagai tantangan, termasuk pandemi dan krisis ekonomi, masyarakat berharap bahwa para pemimpin baru ini akan mampu menjawab isu-isu penting seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. 

Namun, di tengah euforia pelantikan, muncul demonstrasi dengan tema Indonesia Gelap, yang mencerminkan keresahan mendalam di  masyarakat. 

Demonstrasi ini tidak hanya mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan ekonomi, tetapi menuntut agar suara rakyat didengar dan dijadikan prioritas oleh para kepala daerah yang baru terpilih.

Dengan latar belakang ini, pelantikan kepala daerah seharusnya menjadi titik awal yang tidak hanya penuh harapan, tetapi juga sebagai panggilan bagi para pemimpin untuk mendengarkan dan merespons aspirasi rakyat. 

Namun, demonstrasi Indonesia Gelap menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju demokrasi yang lebih baik masih panjang, dan masyarakat tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Pelantikan Kepala Daerah

Pelantikan kepala daerah 20 Februari 2025 membawa makna penting dalam konteks perubahan kepemimpinan. 

Masyarakat menaruh harapan besar agar para pemimpin baru ini mampu membawa perubahan positif, terutama setelah periode yang penuh tantangan sejak pandemi Covid-19. 

Berdasarkan hasil survei  Indikator Politik Indonesia, sekitar 65 persen responden mengharapkan perbaikan dalam sektor kesehatan dan pendidikan, yang merupakan dua isu krusial yang telah terabaikan. 

Selain itu, janji-janji kampanye yang diusung oleh para calon, seperti peningkatan infrastruktur, pengurangan angka kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja, menjadi sorotan utama. 

Masyarakat juga menantikan implementasi program baru dari Pemerintah Pusat, seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.