Baru, BKN Resmi Rilis Progres Penetapan NIP CPNS dan NI PPPK 2024, Berikut Link dan Cara Ceknya

POS-KUPANG.COM - Info tebaru Seleksi CPNS dan PPPK 2024.

Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) telah resmi merilis Progres Penetapan NIP CPNS dan NI PPPK 2024 pada 612 instansi pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berikut Cara Cek Progres Penetapan NIP CPNS dan NI PPPK di MOLA BKN

Buka laman resmi layanan di monitoring-siasn.bkn.go.id​
Selanjutnya pilih menu Cek Layanan.
Kemudian terdapat piliha kategori data yang harus diisi.
Pada kategori Layanan pilih Penetapan NIP/NI PPPK, lalu pada kategori Tahun Periode pilih Tahun Seleksi.
Langkah selanjutnya input No Peserta.
Kemudian ketik Kode Pengaman sesuai dengan gambar yang muncul.
Langkah terakhir klik Monitoring Usulan. Setelah itu notifikasi status layanan akan terkirim ke email yang terdaftar di sistem.

Baca juga: Menpan RB Rini Widyantini Buka Suara Soal Nasib Seleksi CPNS 2025 di Tengah Efisiensi Anggaran

Notifikasi saat Cek Penetapan NIP/NI CPNS dan PPPK

Mengutip dari Instagram @kanreg12bkn, layanan MOLA BKN akan mengirim pesan melalui email terkait status progres usulan penetapan NIP/NI, seperti:

1. Tahapan: input berkas

Pesan: Sedang dilakukan proses input usul oleh operator di instansi

2. Tahapan: berkas disimpan (terverifikasi)

Pesan: Usul telah selesai diinput, saat ini sedang menunggu persetujuan usul oleh pejabat yang berwenang di instansi

3. Tahapan: approval surat usulan

Pesan: Usul telah disetujui oleh Pyb di instansi, saat ini sedang menunggu verifikasi di BKN

4. Tahapan: pebaikan dokumen

Pesan: Usul dikembalikan dikarenakan terdapat dokumen/data persyaratan yang masih belum sesuai

5. Tahapan: validasi usulan - perbaikan dokumen

Pesan: Usul dikembalikan oleh Pyb BKN ke Validator BKN dikarenakan terdapat dokumen/data persyaratan yang masih belum sesuai

6. Tahapan: Menunggu/sudah (paraf) persetujuan teknis

Pesan: Usul telah disetujui oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses paraf/tanda tangan Pertimbangan Teknis oleh BKN

7. Tahapan: Sudah ditandatangani - persetujuan teknis

Pesan: Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN, Saat ini sedang menunggu proses pembuatan Surat Keputusan oleh Instansi.

Baca juga: Beredar Kabar, SK CPNS 2024 Tingkat Pemprov dan Kabupaten Ditangguhkan hingga 2026,Ini Kata BKN

Berikut adalah tahapan yang dilalui dalam proses penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024:

1. Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH):  

   - Untuk CPNS, pengisian DRH dilakukan pada 23 Januari hingga 21 Februari 2025.  

   - Sementara untuk PPPK, pengisian DRH berlangsung dari 1 hingga 31 Januari 2025.

2. Verifikasi dan Validasi oleh Instansi:  

Setelah DRH diisi oleh peserta, instansi akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang diunggah oleh peserta. 

Proses ini bertujuan untuk memastikan data yang diinput sudah benar dan lengkap.

3. Usul Penetapan NIP CPNS dan PPPK ke BKN:  

 - CPNS: Usulan penetapan NIP diajukan pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025.  

 - PPPK: Usulan penetapan NIP dilakukan pada 1 hingga 28 Februari 2025.

4. Persetujuan di BKN:  

BKN kemudian memeriksa dan mengesahkan NIP CPNS dan PPPK berdasarkan dokumen yang diajukan oleh instansi.

Berikut adalah daftar beberapa instansi dari total 612 instansi yang diumumkan BKN terkait progres penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024 per tanggal 25 Februari 2025:

Baca juga: Alhamdulillah, BKN Akhirnya Memastikan Penetapan SK CPNS 2024 Tidak Ditunda

Arsip Nasional Republik Indonesia
Badan Informasi Geospasial
Badan Karantina Indonesia
Badan Keamanan Laut RI
Badan Kepegawaian Negara
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Badan Narkotika Nasional
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Badan Pangan Nasional
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pusat Statistik
Badan Siber dan Sandi Negara
Badan Standardisasi Nasional
Kementerian Agama
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Keuangan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Kementerian Perdagangan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Kementerian Perhubungan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pertahanan
Kementerian Pertanian
Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian Sosial
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Kepolisian Negara
Komisi Aparatur Sipil Negara
Lembaga Administrasi Negara
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Mahkamah Agung RI
Pemerintah Aceh
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Kab. Aceh Barat
Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
Pemerintah Kab. Aceh Besar
Pemerintah Kab. Aceh Jaya
Pemerintah Kab. Aceh Selatan
Pemerintah Kab. Aceh Singkil
Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
Pemerintah Kab. Aceh Tengah
Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
Pemerintah Kab. Aceh Timur
Pemerintah Kab. Aceh Utara
Pemerintah Kab. Agam  
Pemerintah Kab. Alor  
Pemerintah Kab. Asahan  
Pemerintah Kab. Asmat  
Pemerintah Kab. Badung  
Pemerintah Kab. Balangan  
Pemerintah Kab. Bandung  
Pemerintah Kab. Bandung Barat  
Pemerintah Kab. Banggai  
Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan  
Pemerintah Kab. Banggai Laut  
Pemerintah Kab. Bangka  
Pemerintah Kab. Bangka Barat  
Pemerintah Kab. Bangka Selatan  
Pemerintah Kab. Bangka Tengah  
Pemerintah Kab. Bangkalan  
Pemerintah Kab. Bangli  
Pemerintah Kab. Banjar  
Pemerintah Kab. Banjarnegara  
Pemerintah Kab. Bantaeng  
Pemerintah Kab. Bantul  
Pemerintah Kab. Banyuasin  
Pemerintah Kab. Banyumas  
Pemerintah Kab. Banyuwangi  
Pemerintah Kab. Barito Kuala  
Pemerintah Kab. Barito Selatan  
Pemerintah Kab. Barito Timur  
Pemerintah Kab. Barito Utara  
Pemerintah Kab. Barru
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
Pemerintah Kab. Indramayu
Pemerintah Kab. Intan Jaya
Pemerintah Kab. Jayapura
Pemerintah Kab. Jayawijaya
Pemerintah Kab. Jember
Pemerintah Kab. Jembrana
Pemerintah Kab. Jeneponto
Pemerintah Kab. Jepara
Pemerintah Kab. Jombang
Pemerintah Kab. Kaimana
Pemerintah Kab. Kampar
Pemerintah Kab. Kapuas
Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
Pemerintah Kab. Karanganyar
Pemerintah Kab. Karangasem
Pemerintah Kab. Karawang
Pemerintah Kab. Karimun
Pemerintah Kab. Karo
Pemerintah Kab. Katingan
Pemerintah Kab. Kaur
Pemerintah Kab. Kayong Utara
Pemerintah Kab. Kebumen
Pemerintah Kab. Kediri
Pemerintah Kab. Kendal
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
Pemerintah Kab. Kepahiang
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar
Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen
Pemerintah Kab. Kerinci
Pemerintah Kab. Ketapang
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Pemerintah Kab. Pacitan
Pemerintah Kab. Padang Lawas
Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
Pemerintah Kab. Padang Pariaman
Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
Pemerintah Kab. Pamekasan
Pemerintah Kab. Pandeglang
Pemerintah Kab. Pangandaran
Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Pemerintah Kab. Paniai
Pemerintah Kab. Parigi Moutong
Pemerintah Kab. Pasaman
Pemerintah Kab. Pasaman Barat
Pemerintah Kab. Pasangkayu
Pemerintah Kab. Paser
Pemerintah Kab. Pasuruan
Pemerintah Kab. Pati
Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
Pemerintah Kab. Pekalongan
Pemerintah Kab. Pelalawan
Pemerintah Kab. Pemalang
Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Pemerintah Kab. Pesawaran
Pemerintah Kab. Pesisir Barat
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
Pemerintah Kab. Pidie
Pemerintah Kab. Pidie Jaya
Pemerintah Kab. Pinrang
Pemerintah Kab. Pohuwato
Pemerintah Kab. Polewali Mandar
Pemerintah Kab. Ponorogo
Pemerintah Kab. Poso
Pemerintah Kab. Pringsewu
Pemerintah Kab. Probolinggo
Pemerintah Kab. Pulang Pisau

Link untuk mengecek Daftar lengkap Progres Penetapan NIP CPNS dan NI PPPK 2024 di 612 instansi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQBcB7YBFlcroApqO1lxmKMkrOmhbkmx6NugFMI17HM0Gb-aAPgB6TSxv7VB54o43hAX-tV0-cnjtXu/pubhtml#. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS