Serena Francis Tekankan Integritas Pengelolaan Keuangan Dalam Rapat Bersama BPK RI 

Ringkasan Berita:

• Wakil Wali Kota Kupang, Serena C Francis menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk menjaga integritas dan kualitas tata kelola keuangan daerah.
• Serena sampaikan saat memimpin rapat exit meeting pemeriksaan terinci Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang
• Serena menekankan, pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh perangkat daerah guna memastikan seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK dapat segera ditindaklanjuti.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Wakil Wali Kota Kupang, Serena C Francis menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk terus menjaga integritas dan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat exit meeting pemeriksaan terinci Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 di Ruang Garuda Kantor Wali Kota Kupang, Selasa (12/5).

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, Inspektur Daerah Kota Kupang, Fengki Amalo, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Serena menekankan, pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh perangkat daerah guna memastikan seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK dapat segera ditindaklanjuti.

"Pemerintah Kota Kupang berkomitmen penuh untuk mempertahankan opini WTP. Saya minta kepada bapak Sekda dan bapak Inspektur agar mengawasi secara ketat setiap perangkat daerah supaya memberikan perhatian serius dan mempercepat proses administrasi maupun pemenuhan catatan yang diperlukan, sehingga seluruh rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti tanpa menunda waktu," tegas Serena.

Menurutnya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan hanya sekadar capaian administratif, tetapi menjadi cerminan disiplin, tanggung jawab, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan rakyat secara transparan dan akuntabel.

Dikatakan Serena, Pemkot Kupang terus berupaya mempertahankan tradisi opini WTP yang telah berhasil diraih secara berturut-turut sejak tahun 2020.

Pertemuan tersebut menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan lapangan yang dilakukan tim BPK RI Perwakilan NTT selama kurang lebih 35 hari kerja terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kota Kupang.

Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan NTT, Ekananda Pandhu Setiawan, dalam pemaparannya menyampaikan rangkuman hasil pemeriksaan yang mencakup sejumlah aspek tata kelola keuangan daerah.

Ia menjelaskan, secara umum pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kupang telah berjalan dengan baik. Meski demikian, katanya, masih terdapat beberapa catatan administratif pada sejumlah perangkat daerah, khususnya terkait pengelolaan kas dan aset.

Tim pemeriksa juga menekankan pentingnya ketelitian dalam penatausahaan keuangan agar tetap sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Meski temuan tersebut dinilai tidak berdampak signifikan terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, BPK mengingatkan bahwa kecepatan dan keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi menjadi salah satu indikator penting dalam penentuan opini akhir.

Agenda exit meeting ditutup dengan penyerahan simbolis dokumen rangkuman hasil pemeriksaan dari Ketua Tim BPK RI Perwakilan NTT kepada Wakil Wali Kota Kupang untuk segera dipelajari dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. (rey)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS