DPRD Belu Pantau Program Makan Bergizi Gratis, Pastikan Manfaat bagi Petani Lokal

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - DPRD Kabupaten Belu melalui Komisi II dan III melakukan pemantauan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Atambua Barat yang menjadi sasaran tahap 1 sejak 17 Februari 2025.

Ketua Komisi II DPRD Belu, Edmundus Manek, menegaskan kegiatan monitoring Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan untuk memastikan kesiapan serta dampak langsung program ini terhadap masyarakat, khususnya petani hortikultura di Kabupaten Belu.

"Kami melakukan pemantauan ini untuk memastikan bahwa produk-produk lokal hasil petani hortikultura dapat diprioritaskan oleh Badan Gizi Nasional. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program MBG yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto," ujar Edmundus Manek, kepada Pos Kupang, Rabu (19/2/2025).

Dalam kunjungan tersebut, politisi Partai Hanura itu mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional yang memiliki visi sejalan dengan harapan DPRD Belu agar petani hortikultura di wilayah perbatasan juga mendapatkan manfaat dari program ini.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Kabupaten Belu masih dalam tahap 1 dengan cakupan delapan sekolah di Kecamatan Atambua Barat dan target 3.000 siswa penerima manfaat.

Baca juga: Pantau Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis, DPRD Belu Temukan Hal Ini

"Kami memang menemukan beberapa kendala di lapangan, seperti keluhan siswa yang alergi terhadap makanan tertentu atau tidak menyukai jenis makanan tertentu seperti seafood dan daging ayam. Namun, pihak ketiga yang bertanggung jawab terhadap penyediaan makanan sudah berupaya menyesuaikan," ungkapnya.

Terkait kendala teknis di awal pelaksanaan, Edmundus menyebut bahwa keterlambatan distribusi di hari pertama menjadi evaluasi, dan kini proses distribusi berjalan lebih lancar.

"Di hari pertama memang ada keterlambatan suplai, tetapi di hari kedua dan ketiga pelaksanaannya sudah lebih baik, dan siswa mulai merasa nyaman," tambahnya.

Dari hasil monitoring ini, DPRD Belu juga berharap agar seluruh sekolah di Kabupaten Belu, yang merupakan wilayah perbatasan RI-Timor Leste, bisa mendapatkan manfaat yang sama dari program MBG.

"Kami berharap semua siswa di Belu mendapatkan porsi yang sama dalam program ini. Kami juga sudah menegaskan agar proses perluasan ke sekolah lain dapat segera dilakukan, sehingga ada keadilan dalam penerapan program ini," tegas Edmundus.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa produksi hortikultura di Kabupaten Belu selama ini cukup tinggi dan bahkan telah diekspor ke Timor Leste. Oleh karena itu, dengan adanya program MBG, para petani diharapkan dapat terlibat lebih aktif sebagai pemasok bahan baku.

Baca juga: Pemkab Belu Terima Kunjungan BPKP NTT, Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025

"Kita semua tahu bahwa hasil pertanian hortikultura di Belu sangat baik, bahkan sempat diekspor ke Timor Leste. Dengan adanya program MBG ini, kami ingin memastikan bahwa para petani dapat menjual produknya untuk mendukung program ini," katanya.

Selain itu, ia juga menyebut potensi kendala dalam penyediaan susu bagi siswa penerima manfaat MBG. Menurutnya, sesuai petunjuk teknis, susu yang diberikan harus berasal dari susu sapi perah asli. 

Namun, dengan populasi sapi perah yang masih terbatas di Belu, pemenuhan kebutuhan ini menjadi tantangan tersendiri.