Melki - Johni Pastikan Eksekusi Kebijakan Prabowo Subianto di NTT 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena dan Johni Asadoma memastikan untuk mengeksekusi berbagai kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto di Provinsi NTT. 

Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma menghadiri pertemuan akbar bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025) lalu. 

Hadir juga para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) dari berbagai daerah di Indonesia. 

“Saya bersama Kaka Johni Asadoma dan teman-teman kepala daerah dan wakil kepala daerah usungan KIM serta seluruh pimpinan partai KIM Tingkat pusat serta teman-teman dari DPR RI, serta jajaran kabinet. Kami ikut sejak awal sampai selesai,” kata Melki dalam pernyataan tertulis, Minggu (16/2/2025). 

Menurut Melki, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih dan apresiasinya bagi soliditas KIM yang sudah berjuang hingga menjadi Presiden ke-8 RI. 

Baca juga: Jurus Melki - Johni Atasi Keterbatasan APBD NTT di Tengah Efisiensi Anggaran

Presiden saat itu juga menyampaikan sejumlah poin penting terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan. Waketum DPP Golkar itu menyebut, Presiden meminta anggaran pembangunan difokuskan kepada layanan publik.

"Sasaran untuk berbagai program yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak dan juga mengurangi inefisiensi ataupun lemak-lemak pembangunan yang terjadi di beberapa sektor selama ini,” ujarnya.

Dengan kebijakan tersebut, tentunya seluruh Kementerian, lembaga serta kepala daerah harus menyesuaikan diri dalam rangka memahami visi misi dan juga program yang sudah dilakukan oleh Presiden.

Menyambut itu maka tiap daerah berdasarkan kondisi masing-masing, harus memastikan anggaran itu diarahkan untuk program pembangunan yang menyentuh langsung ke masyarakat. 

"Presiden menginginkan agar kajian atau perjalanan dinas ataupun hal-hal yang mungkin tidak punya korelasi langsung dengan masyarakat itu dikurangi," ujarnya. 

Selain perjalanan dinas, anggaran lainnya yang tidak bersentuhan langsung ke masyarakat agar dihilangkan. Rumusan program pun diminta harus benar-benar dirasakan masyarakat. 

"Semisal sekolah rusak, ya kita perbaiki atau bangun sekolah baru. Kalau rakyat butuh bibit kita kasih bibit, kalau butuh pupuk kita kasih pupuk,” jelasnya.

Dengan penghematan dari Kementrian, Lembaga serta BUMN dan lainnya itu dana yang terhimpun sekitar Rp 700 triliun. Dari dana tersebut Presiden mendorong agar kepala daerah memulai program hilirisasi. 

Selain arahan dari Prabowo Subianto, pesan juga datang dari Presiden RI ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mantan Presiden dua periode itu ikut berpidato dalam acara itu.