Jurus Melki - Johni Atasi Keterbatasan APBD NTT di Tengah Efisiensi Anggaran

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Gubernur NTT Melki Laka Lena sudah menyiapkan langkah mengatasi keterbatasan APBD NTT di tengah adanya pelaksanaan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat. 

Diketahui, dana transfer ke Provinsi NTT dipangkas Rp 184 miliar oleh Pemerintah Pusat. Dana itu berada pada alokasi DAU spesifik grand Rp 102 miliar dan DAK Rp 80-an miliar. 

Waketum DPP Golkar itu berkata, Melki - Johni tetap mengikuti politik anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Efisiensi itu dalam rangka mendorong penggunaan bagi kepentingan publik. 

Dia mengutip penyampaian Prabowo ihwal banyaknya uang yang tidak digunakan untuk membangun sekolah. Pesan dari pernyataan pada salah satu contoh itu, kata dia, agar anggaran bisa digunakan untuk umum atau mengurangi urusan seremonial. 

"Kami sudah bicara dengan tim transisi, untuk anggaran yang ada pertama, visi misi Melki - Johni dialokasikan anggaran, juga sekaligus evaluasi lagi semua anggaran yang ada," kata Melki Laka Lena, Selasa (11/2/2025) di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT. 

Demikian juga dengan sumber anggaran dari Pemerintah Pusat, agar ditujukan pada belanja publik di berbagai sektor. Politikus Golkar itu mengatakan, program hilirisasi non tambang juga menjadi salah satu daya ungkit perekonomian di NTT. 

Baca juga: KemenPAN-RB dan BKN Beberkan Nasib CPNS 2024 Setelah Efisiensi Anggaran oleh Presiden Prabowo

Nantinya satu desa hingga rumah ibadah didorong untuk memiliki produk. Lewat program satu desa, satu produk, Melki - Johni ingin mewujudkan itu, tanpa harus menunggu investasi. 

"Uang yang ada ini pasti akan disalurkan kembali. Jadi kita ini efektifkan dulu yang ada, nanti akan dikembalikan lagi dari Pemerintah Pusat melalui program sektoral. Maksud baik Pak Prabowo, uang yang ada kita pakai untuk belanja publik," ujar dia. 

Melki meyakini situasi ini bisa dilewati. Apalagi, sejarah pembangunan di NTT, tidak lepas dari gotong royong. Dia optimis ekonomi dan pembangunan terus tumbuh dengan berbagai potensi yang ada. 

Melki menyoroti bahwa di NTT, sekitar 80 persen perputaran ekonomi digerakkan oleh belanja pemerintah, sementara hanya 20 persen berasal dari sektor swasta. 

Berbeda dengan tingkat nasional, di mana ekonomi lebih banyak ditopang oleh swasta, kondisi ini membuat pengelolaan anggaran pemerintah menjadi faktor penentu utama dalam perkembangan ekonomi daerah.

"Jika kita salah belanja, maka ekonomi akan sulit bergerak. Sebaliknya, jika belanja dilakukan dengan baik, maka perekonomian akan terdorong ke arah yang lebih baik," ujar Melki. 

Ia pun berharap agar belanja publik diperbesar untuk mempercepat pertumbuhan sektor swasta, sehingga roda ekonomi dapat bergerak lebih dinamis.

Baca juga: Dampak Efisiensi Anggaran, Pegawai MK Gajian Hanya Sampai Mei

Hilirisasi dan Investasi untuk NTT