Keluh Kesah ASN Berkenaan dengan Efisiensi Anggaran: "Pusing dan Bingung"

POS-KUPANG.COM- Aparatur Sipil Negara alias ASN paling merasakan dampak negatif dari kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah.

Mereka bingung dan pusing kepala lantaran sebagian fasilitas ditiadakan sementara beban kerja terus bertambah.

Efisiensi atau pemangkasan anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan dan kondisi kerja ASN, mulai dari penghapusan fasilitas kantor hingga rencana pemotongan tunjangan.

Menurut Raisa, pegawai kementerian pusat yang namanya disamarkan, kebijakan efisiensi anggaran belum begitu terasa di tempat kerjanya. 

Namun, Raisa cemas langkah ini berdampak pada penghasilannya sebagai ASN,

“Sejujurnya, aku enggak keberatan dengan adanya efisiensi anggaran selama efisiensi anggarannya ini tidak menyentuh ke ranah penghasilan dan fasilitas pegawai seperti jemputan,” ujarnya. 

Pasalnya, kata dia, banyak ASN yang bekerja di Jakarta dengan tuntutan tinggi, namun penghasilan mereka masih jauh di bawah pegawai di sektor swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Ia berharap efisiensi anggaran tidak berpengaruh pada penghasilan, karena jika penghasilan juga dipotong, beban kerja yang mereka tanggung tidak sebanding dengan pendapatan. 

"Beban kerja kami tinggi, dan inflasi makin naik. Penghasilan PNS enggak seperti pegawai swasta atau BUMN," jelasnya. 

Kekhawatiran yang sama dirasakan oleh Bayu, seorang pegawai di kementerian lain. Ia merasa cemas dengan kabar soal penghapusan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13. 

Menurut dia, tunjangan ini sangat membantu ASN dalam memenuhi kebutuhan keluarga, terutama saat memasuki tahun ajaran baru. 

“Kalau THR itu kan pas hari raya, momen merayakan kemenangan. Kami tahu, budaya di sini banyak kebutuhan saat Lebaran. Kalau dihapus atau enggak dapat sama sekali, itu berat. Gaji saja enggak cukup,” ungkap Bayu. 

Gaji ke-13, yang biasanya cair pada pertengahan tahun, juga menjadi andalan bagi para ASN untuk membayar biaya sekolah anak. 

"Banyak teman-teman saya yang baru punya anak sekolah, kemarin saja daftar sekolah masih utang sana-sini. Kalau gaji ke-13 enggak ada, ya makin bingung mereka," ungkap dia. 

Fasilitas berkurang 

Di tengah kebijakan efisiensi, pemotongan anggaran juga berdampak pada operasional di berbagai kementerian dan lembaga. 

Riska, seorang pengawas ASN di kementerian lain, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Februari, belum ada pencairan anggaran selain gaji pegawai. 

“Kerjanya jadi enggak maksimal, bingung. Biasanya Januari saya sudah mencairkan ATK atau segala macam. Tapi ini sampai Februari belum ada pencairan apa pun kecuali gaji,” ujarnya. 

Fasilitas kantor seperti alat tulis kantor (ATK) juga mulai dikurangi. 
"Dulu kami bisa nge-print dokumen untuk diperiksa manual. Sekarang harus serba digital, tapi kan tidak semua nyaman kerja seperti itu. Mata sudah tua, lihat layar terus bisa pusing," kata Riska. 

Akibat pemotongan anggaran, banyak tenaga konsultan individu yang sebelumnya membantu di kementeriannya kini tidak lagi bisa dipekerjakan. 

Padahal, ungkap Riska, kinerja tenaga konsultan itu cukup baik dan membantu. Namun, kementerian tak boleh mempekerjakan mereka. 

"Efisiensi udah enggak boleh pakai tenaga mereka. Kami gajinya pakai apa kalau enggak ada anggarannya?” tanyanya. 

Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, ASN berharap pemerintah dapat mencari solusi yang lebih adil dalam kebijakan efisiensi anggaran. 

Mereka memahami pentingnya penghematan, tetapi berharap agar kebijakan ini 
tidak mengorbankan kesejahteraan pegawai. “Semoga penghasilan yang ingin dihapus itu hanya wacana saja, tidak sampai benar-benar dihapus,” demikian Riska.

Padamkan Lampu Kantor 

Salah seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menceritakan perubahan yang terjadi di kantornya usai adanya pemangkasan anggaran. 

Nia ( bukan nama sebenarnya) memaparkan sejumlah lampu di kantornya kini dipadamkan setelah adanya aturan efisiensi anggaran. 

"Kalau yang tampak sih di tempat saya itu ya kayak biasa sih mungkin beberapa itu sudah diefisiensikan. Tadinya yang (ruangan) terang-terang itu, beberapa lampu dimatikan," ujarnya saat bercerita kepada Kompas.com, Kamis (6/2/2025) malam. 

“Kerja Berat, Fasilitas Dipotong Selain lampu kantor yang kini dipadamkan, Nia mengatakan beberapa tanaman yang sebelumnya mejeng di kantor Kementerian PU juga tak lagi terlihat. 

"Terus tanaman-tanaman itu tuh sudah mulai kayak dirapihin gitu. Enggak kayak dulu misalnya lorong arah ruangan itu ramai dengan tanaman," ucapnya. 

Menurut Nia, perubahan itu yang dilihatnya secara kasat mata. Ia  tidak mengetahui secara pasti apakah ini merupakan dampak pemangkasan anggaran. 

"Ini apa yang saya lihat aja ya. Sepertinya sekarang sudah tidak ada (tanaman). Saya enggak tahu apakah itu berhubungan dengan efisiensi atau enggak," ujarnya.

Namun, Nia dan rekan ASN lainnya berkelakar bahwa lampu yang lebih padam dan tanaman yang menghilang memang merupakan dampak efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Kalau di lantai saya ya, saya belum ke lantai-lantai atas sih. Ya cuma jadi bukan bercandaan 'ini mah efisiensi nih ya'," ucapnya.

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas 73,35 persen dan hanya tinggal Rp 29,57 triliun pada 2025. 

Menteri PU Dody Hanggodo merinci program-program yang hilang akibat efisiensi anggaran tersebut. 

Di sektor sumber daya air, anggaran dikurangi Rp 27,72 triliun. Program-program yang dihilangkan antara lain pembangunan 14 unit bendungan, satu bangunan pengarah Rukoh (Aceh), serta revitalisasi danau dan situ. 

"(Kedua), pembangunan 9.550 hektar dan rehabilitasi 29.000 hektar jaringan irigasi. (Ketiga) pembangunan prasarana air baku (kap 1,25 m3/detik). (Keempat) pembangunan pengendali banjir (19 km), pengaman pantai (4,5 km), pengendali lahar dan sedimen," kata Dody dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Di bidang bina marga, dilakukan efisiensi sebesar Rp 24,83 triliun. Program-program yang hilang antara lain pembangunan jalan sepanjang 57 kilometer serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan 1.120 km. 

Kemudian, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter, jembatan gantung, dan preservasi jembatan sepanjang 126.000 meter. Program yang dihilangkan selanjutnya adalah pembangunan flyover atau underpass dan terowongan sepanjang 94 meter. 

Di bidang cipta karya, dilakukan efisiensi Rp 7,75 triliun. Di bidang prasarana strategis, telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 20,69 triliun. 

Meski anggaran dipangkas, Dody memastikan program pembangunan tetap berjalan meski anggaran kementeriannya untuk 2025 dipangkas 80 persen dari total Rp 110,95 triliun. 

"Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Kementerian PUPR bisa mendukung swasembada pangan. Irigasi dan jalan daerah satu paket, itu yang utama. Program-program ke depan tetap berjalan secara bertahap," ujar Dody. 

Sumber: Kompas.com